Pemerintah Siapkan Birokrasi Berbasis Elektronik: Hindari Jual Beli Jabatan

MenPANRB Abdullah Azwar Anas bertemu Bupati Malang M. Sanusi dan semua kepala organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Malang, termasuk seluruh camat, Kamis (17/2/2023). Foto: KemenPANRB

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyelesaikan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal itu dilakukan untuk mempermudah birokrasi di Indonesia.

"Nah, di SPBE [Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik] ini kami sedang menyiapkan, menyelesaikan misalnya MPP [Mal Pelayanan Publik] digital yang terintegrasi dengan Dukcapil dan prosesnya ini sudah bisa di-trial and error sehingga dengan demikian orang menuju Dukcapil nanti misalnya dengan menggunakan HP dan seterusnya," kata Azwar di Kementerian PANRB, Jakarta, Jumat (10/3).

Azwar melanjutkan, dari beberapa pekerjaan itu ada beberapa target jangka pendek yang harus diselesaikan oleh KemenPANRB.

"Yang kedua, sistem yang terkait dengan jabatan fungsional dari 4.414 sekarang tinggal tiga saja, sehingga ini menjadi lebih lincah bagi birokrasi. Saya kira itu saja," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam reformasi birokrasi saat ini perlu ada peningkatan.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai Hadiri Acara Stranas PK. Foto: Aprilandika Hendra Pratama/kumparan

"Reformasi birokrasi pelayanan berbasis elektronik dan mungkin juga di dalamnya kita juga akan membangun sistem kepegawaian secara nasional, sistem manajemen kepegawaian secara nasional, sehingga menghindari jual beli jabatan yang masih marak itu," kata Marwata.

Dalam sistem itu nantinya, Marwata melanjutkan, setiap pegawai dapat dipetakan kapabilitas dan integritasnya.

"Mungkin itu program-program kita bersama dalam rangka untuk melakukan Reformasi birokrasi," pungkasnya.