Pemerintah Sudah Selesaikan Aturan Baru soal Pengadaan Senjata

kumparanNEWSverified-green

clock
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Wiranto. (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Wiranto. (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)

Pemerintah membuat aturan baru mengenai pengadaan senjata. Kebijakan itu diambil karena adanya polemik pengadaan senjata beberapa waktu lalu.

Menurut Menko Polhukam Wiranto, aturan mengenai senjata itu sudah selesai, dan tinggal ditandatangani. Hanya saja, Wiranto tidak mengungkapkan secara jelas kapan aturan itu akan disosialisasikan.

"Tinggal tanda tangan aja," ucap Wiranto ketika ditanya awak media kelanjutan aturan pengadaan senjata tersebut, di Kantor Menko Polhukam. Kamis (23/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, Wiranto menjelaskan pembuatan regulasi baru soal pengadaan senjata di TNI dan Polri dilakukan karena aturan yang ada kini dianggap tumpang tindih. Sejak 1948 hingga sekarang, ada beberapa aturan mengenai pengadaan senjata, yakni satu Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu), satu Instruksi Presiden (Inpres), empat peraturan setingkat menteri, dan satu keputusan terkait hal tersebut.

"Hal ini mengakibatkan perbedaan pendapat yang berkembang di berbagai institusi yang menggunakan senjata api," ungkapnya, Jumat (6/10).

Pembahasan mengenai aturan senjata sendiri dipimpin langsung Menko Polhukam Wiranto. "Disampaikan Menkopolhukam, terkait regulasi senjata yang tumpang tindih dari tahun 1948 sampai dengan sekarang. Kemudian langkah berikutnya adalah membentuk semacam pokja untuk mengatur peraturan tentang senpi ini dengan leadernya adalah Kemenkopolhukam," papar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/10).

Penjelasan Senjata Tertahan di Soetta (Foto: Wahyu Putro A/Antara)
zoom-in-whitePerbesar
Penjelasan Senjata Tertahan di Soetta (Foto: Wahyu Putro A/Antara)