Pemerintah Tajikistan Buat Panduan Berpakaian, Ditentang Penduduk Perempuan

lustrasi perempuan Tajikistan. Foto: Shutterstock

Tajikistan merupakan negara pecahan Uni Soviet yang terletak di Asia Tengah. Setelah pecah dengan Uni Soviet, Tajikistan kini menjadi negara republik dan mengadopsi sistem presidensial.

Mirip dengan Indonesia, Tajikistan dikenal sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam di Asia Tengah. Hampir 96% penduduk Tajikistan pemeluk agama Islam.

Terlepas dari 'status'nya sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam, pemerintah Tajikistan mewajibkan warganya tidak memakai hijab atau penutup kepala apa pun yang lazim dikenakan umat Islam.

Kenapa Pemerintah Tajikistan Atur Cara Berpakaian Perempuan?

Dikutip dari AFP, Kamis (6/3), pemerintah Tajikistan meminta penduduknya yang perempuan untuk berpakaian khas lokal gaya Tajikistan demi menunjukkan identitas nasional. Menurut Menteri Kebudayaan Tajikistan, Khurshed Nizomi, aturan ini berdasarkan sumber-sumber saintifik dan sejarah dan akan segera dipublikasikan pada Juli mendatang.

Aturan itu akan berlaku kepada semua perempuan dari semua rentang umur dan akan memberikan tips pakaian apa yang dapat dikenakan di kantor, di rumah, di bioskop, atau saat ada perayaan.

Meski demikian, aturan ini menuai protes dari penduduk perempuan Tajikistan. Firuza Naimova, seorang apoteker, mempertanyakan kenapa pemerintah mengatur perempuan tentang pakaian.

"Ada banyak masalah ekonomi dan sosial -- kurangnya listrik, kualitas udara, imigrasi ke Rusia. Kenapa mereka mau memberikan pelajaran kepada perempuan? Mereka dapat memilih pakaian mereka sendiri," kata Naimova.

Dalam buku panduan yang dirilis pada 2018, perempuan diminta untuk menghindari menggunakan pakaian terbuka Eropa, rok pendek, dan baju dengan garis leher rendah. Selain itu, perempuan diminta untuk tidak menggunakan warna hitam dan menutup kepala dengan hijab.

lustrasi perempuan Tajikistan. Foto: Nozim KALANDAROV/AFP

Sebaliknya, penduduk perempuan diminta mengenakan jubah Tajikistan yang panjang dan berwarna cerah.

Pada 2024, Presiden Emomali Rakhmon mengesahkan undang-undang yang melarang impor dan penjualan baju luar negeri dan menggunakannya di tempat terbuka. Ia meminta agar penduduk Tajikistan menghormati pemakaian pakaian tradisional.

"Di Tajikistan, perempuan selalu menghadapi tekanan dalam memilih pakaian," kata Farzona Saidzoda, penulis inisiatif feminis 'Tell Me Sister'.

"Di bawah rezim Uni Soviet, hijab tidak dipakai karena dianggap asing bagi budaya kami di Asia Tengah. Namun, hal yang sama berlaku bagi pakaian yang lebih terbuka dan pendek," lanjutnya.

Media pemerintah mengkritik para seniman yang memakai rok pendek, peniru gaya Amerika, dan perempuan yang memakai hijab.

Awal Mula Pengaturan Berpakaian untuk Perempuan di Tajikistan

Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon. Foto: AFP/Lakruwan Wanniarachchi

Kebijakan berpakaian dimulai ketika Rakhmon menang melawan koalisi demokrat dan Islamis dalam perang saudara yang membunuh puluhan ribu orang pada 1990-an. Pemerintah sejak itu berusaha memperkuat negara yang terpecah belah.

Setelah puluhan tahun berada di bawah rezim Soviet yang ateis, kebebasan agama akhirnya kembali di Tajikistan. Banyak penduduk Tajikistan yang bergabung dengan kelompok jihadis di Timur Tengah dan negara tetangganya, Afghanistan.

"Situasinya sangat mengkhawatirkan. Mereka yang mengenakan pakaian asing seperti hijab berpikir diri mereka berbeda. Mereka bukan apa-apa dan menginjak nilai-nilai kita, merusak identitas kita," kata Rakhmon saat itu.

Tantangan memakai hijab ini semakin diperparah karena orang Tajikistan bergabung dengan ISIS. Tahun lalu, 4 orang Tajikistan yang terafiliasi dengan ISIS melakukan serangan di Moskow yang menewaskan 145 orang.

"Saya sudah memakai hijab sejak usia saya 9 tahun. Saya tidak pernah menemui masalah sampai tahun ini ketika saya diminta untuk menunjukkan rambut saya di kantor kementerian dan di pasar," kata Dzhamila, seorang dokter.

lustrasi perempuan Tajikistan. Foto: Shutterstock

"Musim semi tahun lalu, beberapa teman saya ditangkap dan menerima denda karena mengenakan hijab," katanya lagi.

Pemerintah mengandalkan perancang busana untuk mempromosikan pakaian tradisional.

"Kami menciptakan gaun modern dengan menggunakan tradisi budaya kami yang kaya untuk dipakai sehari. Untuk perempuan yang ingin menutup rambut mereka, kami memiliki tekstil nasional," kata Khurshed Sattorov, seorang desainer.

Meski demikian, aturan serupa tidak berlaku untuk laki-laki meski kumis dilarang dan siapa pun yang terlihat dengan kumis akan dicurigai sebagai ekstremis Islam.

Kementerian Kebudayaan mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan manual terpisah untuk cara berpakaian laki-laki.