Pemerintahan Baru Fiji Akan Akhiri Kerja Sama Keamanan dengan China

Seorang polisi berpatroli di sebuah jalan setelah pemilu di ibu kota Fiji, Suva, pada Kamis (22/12/2022). Foto: Leon Lord/AFP

Pemerintahan baru Fiji yang dipimpin Perdana Menteri Sitiveni Rabuka menangguhkan kepala kepolisian pada Jumat (27/12). Tidak hanya itu, Rabuka juga mengisyaratkan akan mengakhiri pakta keamanan bersama dengan China.

Pemilihan umum tahun lalu telah mengakhiri kekuasaan mantan panglima militer Frank Bainimarama yang merebut kekuasaan lwat kudeta pada 2006 lalu. Rabuka menang tipis dari Bainimarama.

Pada awal masa jabatannya ini, Rabuka menskors Komisaris Brigadir Jenderal Polisi Sitiveni Qiliho atas saran Komisi Kantor Konstitusi. Tidak hanya Qiliho, Pengawas Pemilihan Umum Mohammed Saneem menjadi pejabat lainnya yang juga diskors. Qiliho dianggap memiliki kedekatan dengan Bainimarama.

Dikutip dari Fiji Times, pemerintahan Rabuka juga berencana untuk mengakhiri pakta keamanan bersama yang mencakup pelatihan polisi dengan China. Baru-baru ini, Fiji juga menyepakati kerja sama pertahanan dengan Australia dan Selandia baru.

“Sistem demokrasi dan sistem peradilan kami berbeda sehingga kami akan kembali ke mereka yang memiliki sistem serupa dengan kami,” kata Rabuka seperti dikutip dari Kamis (26/1).

Merespons hal tersebut, Panglima Militer Mayor Jenderal Jne Kalouniwai mengeluh tentang ambisi dan percepatan perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Rabuka. Kalouniwai menilai bahwa pemerintah harus tetap mematuhi konstitusi 2013 yang memberikan peran kunci bagi militer.

Rabuka sendiri terkenal sebagai tokoh politik ternama. Ia menilai bahwa orang asli Fiji kehilangan kendali atas negara tersebut karena ulah warga keturunan India.

Selain menjadi salah satu negara yang memiliki sejarah kudeta militer, Fiji juga menjadi wilayah strategis bagi China dan Amerika Serikat.

Penulis: Thalitha Yuristiana.