Pemerintahan Bayangan Myanmar Tegaskan Tidak Akan Membuka Dialog dengan ASEAN

Suasana pertemuan KTT ASEAN yang dihadiri oleh kepala negara ASEAN dan perwakilan di Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta, Sabtu (24/4/2021). Foto: Setpres-Muchlis Jr/HO ANTARA FOTO

Pemerintahan bayangan Myanmar, National Unity Government (NUG), menegaskan pada Rabu (28/4) bahwa mereka menolak melakukan dialog atau diskusi apa pun dengan ASEAN sebelum junta militer membebaskan seluruh tahanan politik.

NUG meliputi para anggota parlemen yang digulingkan oleh militer lewat kudeta pada 1 Februari lalu.

Sebelumnya, pada Sabtu (24/4), ASEAN mengadakan KTT di Jakarta untuk membantu penyelesaian krisis yang pecah di Myanmar.

Otak kudeta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, turut hadir dalam pertemuan tersebut. Tetapi dari pihak oposisi tak ada yang perwakilan yang diundang.

Dari konferensi itu, tercapai 5 konsensus, salah satunya adalah pembebasan tahanan politik (tapol) oleh junta militer.

Namun hingga kini, junta militer masih belum menunjukkan tanda-tanda akan membebaskan para tapol.

NUG menekankan, ASEAN harus melibatkan mereka, karena NUG adalah representasi masyarakat Myanmar yang sesungguhnya.

“Sebelum dialog konstruktif apa pun bisa dilakukan, harus ada pembebasan tak bersyarat atas tahanan politik yang meliputi Presiden U Win Myint dan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi,” tegas Perdana Menteri NUG, Mahn Winn Khaing Thann, dalam keterangannya.

Para pengunjuk rasa saat protes menentang kudeta militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, di Yangon, Myanmar, Sabtu (13/2). Foto: Stringer/REUTERS

Sebelumnya, dalam kesempatan yang berbeda, beberapa sumber memberitahukan kepada kantor berita Reuters bahwa konsensus yang menyatakan pembebasan tapol, bahasanya telah ‘diperhalus’, sehingga seruan ASEAN kepada militer Myanmar terkesan tidak tegas.

Belum ada komentar lebih lanjut dari pejabat senior ASEAN mengenai hal-hal ini.

Kudeta Myanmar yang telah berlangsung sejak 1 Februari 2021 ini telah memakan korban hingga 750 jiwa.

Keganasan militer Myanmar terhadap aktivis pro-demokrasi menuai kecaman keras dari negara-negara dunia, hingga akhirnya ASEAN turun tangan untuk membantu penyelesaian konflik di negara tersebut lewat penyelenggaraan KTT.