Pemimpin Arab Sepakati Proposal Mesir untuk Rekonstruksi Gaza

Sejumlah pedagang menawarkan dagangannya kepada pembeli saat pasar Ramadan di Khan Younis, Gaza Selatan, Kamis (27/2/2025). Foto: Ramadan Abed/REUTERS

Pemimpin negara Arab mengadopsi proposal rekonstruksi Gaza yang diajukan oleh Mesir. Perbaikan Gaza setelah perang nyaris tiga tahun membutuhkan biaya USD 53 miliar.

Proposal negara Arab tersebut berbeda dengan proposal yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dia menginginkan menyulap Gaza menjadi Riviera-nya Timur Tengah.

Atas adaposi itu Gedung Putih langsung bereaksi. Mereka mengatakan, proposal yang diadopsi oleh negara Arab itu tidak membahas realita di Gaza dan Trump akan tetap pada usulannya yaitu menjadikan Gaza lokasi wisata.

Dikutip dari Reuters, Rabu (5/3), rencana Trump untuk memindahkan Palestina dan mengambil alih Gaza ditentang oleh masyarakat global. Proposal Trump ini juga oleh berbagai pihak dianggap menggemakan ketakutan lama warga Palestina akan terusir permanen dari rumah mereka.

Sementara itu, adopsi proposal negara-negara Arab dilakukan di ibu kota Mesir, Kairo pada Selasa (4/3). Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi usai pengumuman adopsi menyinggung ide Trump menguasai Gaza.

Dia mengatakan, Trump mengeklaim diri dapat mencapai perdamaian karena Jalur Gaza sudah hancur karena kekerasan militer Israel.

Sisi menjelaskan saat ini pertanyaan penting yang harus dijawab terkait masa depan Gaza adalah siapa yang akan memerintah di sana dan negara mana yang akan mengeluarkan miliaran dolar yang dibutuhkan untuk rekonstruksi.

Warga Palestina mengisi wadah berisi air di kamp pengungsi Jabalia, jalur Gaza utara, Rabu (5/2/2025). Foto: Mahmoud Issa/REUTERS

Sisi kemudian mengatakan, Mesir telah bekerja bersama Palestina untuk pembentukan komite administrasi yang terdiri dari teknokrat Palestina yang profesional dan independen, yang diberi tugas untuk memerintah Gaza setelah berakhirnya perang Israel-Gaza.

Komite itu juga akan bertanggung jawab atas pengawasan bantuan kemanusiaan dan mengelola urusan Jalur Gaza untuk periode sementara, sebagai persiapan kembalinya Otoritas Palestina (PA).

Hamas yang telah memerintah di Gaza sejak 2007 dalam sebuah pernyataan menyatakan menyetujui proposal komite Mesir. Hamas setuju tidak akan mengajukan kandidat ke komite yang diusulkan Mesir, namun harus memberikan persetujuan terhadap tugas, anggota, dan agenda komite yang akan bekerja di bawah pengawasan Otoritas Palestina.

Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty pada Selasa (4/3) malam mengatakan nama tokoh yang berpartisipasi dalam komite telah ditentukan.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang memimpin PA, juga menyatakan setuju dengan ide Mesir dan mendesak Trump untuk mendukung proposal yang tidak akan memindahkan warga Palestina.

Foto udara kerusakan bangunan imbas serangan Israel di Rafah, Jalur Gaza selatan, Minggu (19/1/2025). Foto: Mohammed Fayed/REUTERS

Abbas juga mengatakan siap untuk menggelar pemilihan presiden dan parlemen jika situasi memungkinkan. Ia mengatakan, PA adalah satu-satunya pemerintah dan kekuatan militer yang sah di wilayah Palestina.

Terkait pemilihan presiden dan parlemen, Hamas telah menyatakan menyetujuinya.