Pemimpin Kudeta Burkina Faso: Kita Akan Kembali ke Konstitusional yang Normal

Tentara Burkina Faso kehormatan berdiri saat Kolonel-Mayor Gilbert Ouedraogo, Kepala Staf Angkatan Darat yang baru, memberi hormat mengambil alih komando di Ouagadougou, pada 12 Oktober 2021. Foto: OLYMPIA DE MAISMONT / AFP

Pemimpin militer baru Burkina Faso Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba angkat bicara untuk pertama kalinya di televisi nasional sejak menggulingkan Presiden Roch Kabore pada Senin (24/1) lalu. Ia berjanji bahwa Burkina Faso akan kembali ke tatanan konstitusional normal ketika waktunya sudah tepat.

"Ketika kondisinya tepat, sesuai dengan tenggat waktu yang akan ditentukan rakyat kita dalam semua kedaulatan, saya berkomitmen untuk kembali ke tatanan konstitusional yang normal," kata Damiba pada Kamis (27/1), dikutip dari Reuters.

Mengenakan baret merah, seragam tentara dan diapit oleh bendera nasional, Damiba mengatakan dia akan mengumpulkan berbagai bagian dari masyarakat Burkina Faso. Ia memastikan akan mengajak warga untuk merencanakan dan melaksanakan reformasi yang diperlukan.

Sebelumnya, setelah merebut kekuasaan pada Senin lalu, Damiba mengatakan mereka akan mengusulkan jadwal untuk kembali ke tatanan konstitusional dalam jangka waktu yang wajar. Tetapi ia belum merinci rencananya.

Para prajurit yang menyebut diri mereka Gerakan Patriotik untuk Perlindungan dan Pemulihan (MPSR), melancarkan pemberontakan pada Minggu (23/1) malam, dan menyingkirkan Kabore pada Senin. Kelompok pimpinan Damiba itu menyalahkan Kabore karena gagal menahan kekerasan yang memburuk oleh militan Islam.

Damiba berjanji kepada para petani memegang kendali yang seharusnya pada penggembala dan orang-orang di seluruh negara Sahel Afrika Barat yang terkena dampak kekerasan dari militan terkait Al Qaeda dan Negara Islam. Dia menegaskan, keamanan akan menjadi prioritas.

Orang-orang berkumpul di Nation square untuk merayakan dan mendukung militer Burkina Faso di Ouagadougou pada Senin (24/1/2022). Foto: Olympia De Maismont/AFP

Sementara itu, KTT darurat yang diusung 15-anggota Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) akan berlangsung hari ini, Jumat (28/1), untuk membahas bagaimana menanggapi kudeta di Burkina Faso. Sebelumnya, ECOWAS memberlakukan sanksi terhadap tetangga Burkina Faso, Mali dan Guinea, menyusul kudeta masing-masing pada Agustus 2020 dan September 2021.

Kudeta terbaru di Afrika Barat dan Tengah ini terjadi di tengah pemberontakan Islam yang semakin berdarah, menewaskan ribuan orang, dan membuat jutaan orang mengungsi di seluruh wilayah Sahel. Ini sebabnya, kepercayaan pada para pemimpin demokratis untuk memerangi masalah tersebut mengikis.

Junta di Mali dan Guinea, serta di negara Afrika Tengah Chad, di mana militer mengambil alih kekuasaan pada April 2021, telah membentuk pemerintahan transisi dengan campuran perwira militer dan warga sipil.

Junta di Mali dan Chad menyetujui transisi 18 bulan ke pemilihan demokratis, sementara Guinea belum menetapkan batas waktunya.

Adapun otoritas Mali telah kembali pada komitmen awal mereka dan telah mengusulkan penundaan pemilihan, yang semula dijadwalkan bulan depan, hingga empat tahun.