Pemimpin Militer Digulingkan pada Kudeta Kedua Tahun Ini di Burkina Faso
ยทwaktu baca 3 menit
PerbesarBurkina Faso menyaksikan kudeta keduanya sepanjang tahun ini. Perwira militer mengeklaim akan memulihkan perdamaian di negara yang dilanda serangan militan dengan memecat pemimpin junta, Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, pada Jumat (30/9).
Para tentara kemudian mengumumkan penutupan perbatasan darat dan udara Burkina Faso. Militer juga menangguhkan konstitusi, serta membubarkan pemerintah dan majelis legislatif transisi. Jam malam menyusul berlaku sejak pukul 21.00 hingga 05.00 waktu setempat.
"Kami telah memutuskan untuk mengambil tanggung jawab kami, didorong oleh satu cita-cita: pemulihan keamanan dan integritas wilayah kami," jelas pernyataan militer, dikutip dari AFP, Sabtu (1/10).
"Cita-cita bersama kami dikhianati oleh pemimpin kami yang telah kami percayai sepenuhnya. Jauh dari membebaskan wilayah-wilayah pendudukan, daerah-daerah yang dulunya damai kini berada di bawah kendali teroris," sambungnya.
Kudeta bermula dengan suara tembakan yang terdengar sebelum fajar di dekat markas junta dan Istana Kosyam di Ouagadougou. Menjelang pukul 8 malam waktu setempat, tentara memotong program televisi negara. Penyiar radio lalu mengumumkan pemecatan Damiba.
Ini adalah pola yang akrab dikenal penduduk Afrika Barat dan Tengah seiring gerilyawan radikal menghantam wilayah Sahel. Kelompok militan membantai ribuan orang dan mengikis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah mereka, seperti Damiba.
Sebagai gantinya, perwira militer memproklamirkan Kapten Ibrahim Traore sebagai penanggung jawab Burkina Faso. Pria berusia 34 tahun itu pernah menjadi kepala unit pasukan khusus anti-teroris Cobra yang beroperasi di wilayah utara Kaya.
Sementara itu, nasib Damiba belum diketahui hingga kini. Damiba sendiri menggulingkan mantan Presiden Burkina Faso, Roch Kabore, pada 24 Januari. Sebab, Kabore dinilai gagal membendung serangan teroris. Secara ironis, Damiba dicopot atas alasan yang sama.
Traore menjelaskan, Damiba kerap menolak usulan para perwira terkait militer negara. Damiba justru melanjutkan struktur militer yang telah menyebabkan keruntuhan bagi rezim sebelumnya.
Damiba lantas digulingkan oleh sekelompok perwira militer yang membantunya melancarkan kudeta terhadap Kabore. Komplotan kudeta kini berjanji akan mengumpulkan 'pasukan aktif negara' untuk menunjuk presiden baru, baik dari sipil maupun militer.
"Menghadapi situasi yang memburuk, kami mencoba beberapa kali untuk membuat Damiba memfokuskan kembali transisi pada pertanyaan keamanan," bunyi pernyataan militer, dikutip dari Reuters.
"Tindakan Damiba secara bertahap meyakinkan kami bahwa ambisinya menyimpang dari apa yang kami rencanakan. Kami memutuskan hari ini untuk mencopot Damiba," tambahnya.
Penduduk sipil bersorak-sorai ketika junta militer mengambil alih pada Januari. Mereka mengira, militer dapat menangani pemberontak dengan lebih baik dibandingkan dengan pemimpin yang mereka pilih secara demokratis. Tetapi, harapan itu memudar dengan cepat.
Burkina Faso telah menjadi pusat kekerasan kelompok-kelompok yang menjalin koneksi dengan Al-Qaeda dan ISIS. Awalnya, mereka beroperasi di Mali sejak 2012. Serangan mereka kemudian menyebar ke negara-negara Afrika Barat lainnya di selatan Gurun Sahara.
Ketika merebut kekuasaan, Damiba berjanji akan memprioritaskan keamanan negara. Tetapi, serangan teroris telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Seluruh kota di wilayah utara dan timur bahkan diblokade oleh milisi yang menyerang konvoi pasokan.
Ribuan orang tewas dan dua juta lainnya terdesak mengungsi akibat pertempuran sejak 2015. Lebih dari 40 persen wilayah sekarang berada di luar kendali pemerintah. Damiba akhirnya memecat menteri pertahanannya dan menempati jabatan itu pada September.
Kendati demikian, dia masih tidak bisa memenuhi janji kepada warga. Penggulingannya kini akan mengantarkan kesulitan bagi Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS). Blok politik tersebut telah menangguhkan Burkina Faso sejak kudeta pada Januari.
Pihaknya kemudian berusaha membujuk para pemimpin kudeta untuk segera kembali ke pemerintahan sipil. ECOWAS menyetujui syarat transisi dua tahun menuju pemilihan umum demokratis.
"ECOWAS menegaskan kembali penentangannya terhadap pengambilan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara yang tidak konstitusional," tulis pernyataan ECOWAS.
"ECOWAS menuntut penghormatan yang cermat terhadap garis waktu yang telah disepakati dengan Otoritas Transisi untuk kembali ke tatanan konstitusional selambat-lambatnya 1 Juli 2024," imbuhnya.