Pemkab Aceh Besar: Rohingya Adalah Pendatang Ilegal, Tak Semestinya Masuk Aceh

Personel Polri mengawal pemindahan sejumlah imigran etnis Rohingya yang terdampar di pantai di kawasan Gampong Baro, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (8/1/2023). Foto: Khalis Surry/Antara Foto

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menyebutkan imigran Rohingya yang kini terdampar di wilayahnya adalah penyusup ilegal.

Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, mengatakan seyogyanya mereka tidak masuk ke wilayah perairan Indonesia, khususnya Aceh.

“Berharap agar jajaran teritorial kelautan untuk lebih mewaspadai keberadaan penyusup Rohingya itu, karena mereka adalah pendatang ilegal yang tak semestinya masuk ke Aceh,” kata Iswanto dalam keterangannya, Senin (9/1).

Terkait kedatangan 184 imigran Rohingya pada Minggu (8/1), sebut Iswanto, dirinya telah melaporkan kepada Pj Gubernur Aceh, Imigrasi, IOM, dan UNHCR selaku penanggungjawab terhadap migran lintas negara.

“Sudah dilaporkan ke atasan menyangkut keberadaan para penyusup ilegal itu. Pemkab Aceh Besar hanya sebatas misi kemanusiaan dan kedaruratan,”ujarnya.

Iswanto mengatakan, 184 imigran gelap itu adalah rombongan kedua yang kini ditampung di UPTD Dinsos Aceh di Ladong, Kecamatan Mesjid Raya.

“Setelah dua pekan lalu rombongan penyusup Rohingya juga telah ditampung di UPTD Dinsos,” ucapnya.

Lebih lanjut, Iswanto menuturkan, dirinya telah menginstruksikan Dinsos dan BPBD Aceh Besar untuk turun langsung ke lapangan, termasuk untuk membawa bantuan kemanusiaan dan kedaruratan.

Diberitakan sebelumnya, 184 pengungsi Rohingya kembali mendarat di wilayah pesisir pantai Aceh Besar. Rinciannya, 69 laki-laki dewasa, 75 wanita dewasa, 22 anak laki-laki, dan 18 anak perempuan. Dari jumlah keseluruhan itu, empat di antaranya dalam kondisi sakit dan satu wanita hamil.