Pemkab Biak Numfor Temui Mensos Gus Ipul, Siap Gelar Sekolah Rakyat di Papua

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra di Kemensos, Rabu (26/3/2025). Foto: Kemensos RI

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendukung penuh penyelenggaraan Sekolah Rakyat di wilayah Papua. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Octovianus Mansnembra, saat bertemu Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial.

“Kami mengusulkan skema revitalisasi aset gedung Badan Diklat Pemkab Biak Numfor untuk mendukung dua rombongan belajar setingkat SMA dengan total kapasitas 50 siswa,” ujar Markus di Jakarta, Rabu (26/3/2025).

Markus menjelaskan, Badan Diklat telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti asrama, ruang kelas, laboratorium, ruang kantor, dapur, dan ruang makan. Selain revitalisasi aset, Pemkab Biak Numfor juga menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat jenjang SD dan SMP.

Lebih lanjut, Markus mengatakan, rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah memperoleh dukungan dari masyarakat adat wilayah Saireri, TNI-Polri, serta lembaga keagamaan seperti Gereja Kristen Injili Tanah Papua (GKITP), Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Gereja Kemah Injil (Kingmi), dan MUI Papua. Ia juga memastikan bahwa situasi keamanan di Biak Numfor relatif aman dan kondusif, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bertemu Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra di Kemensos, Rabu (26/3/2025). Foto: Kemensos RI

Menteri Sosial Gus Ipul menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Biak Numfor akan menjadi prioritas Kementerian Sosial.

“Aset gedungnya sudah memadai. Kami dukung agar proses pembelajaran tahun ini dapat dimulai di Biak Numfor,” ujarnya.

Gus Ipul juga berpesan agar Sekolah Rakyat memprioritaskan siswa dari keluarga penerima manfaat yang berada di desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya yang berdomisili di sekitar lokasi sekolah. Adapun penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Papua akan dikoordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis Kemensos, yaitu BBPPKS Jayapura, dengan dukungan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam proses seleksi siswa.