Pemkab Garut Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor hingga 29 Juli

Seorang guru membersihkan ruangan kelas yang terendam lumpur akibat banjir bandang Sungai Cimanuk di Sekolah PGRI Garut, Jawa Barat, Sabtu (16/7/2022). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

Kabupaten Garut dilanda bencana banjir dan longsor sejak Jumat (15/7) akibat hujan lebat. Total lebih dari 100 desa dan 14 kecamatan terdampak.

Pemkab Garut pada 16 Juli akhirnya menetapkan Keputusan Nomor 362/KEP.415-BPBD/20222 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor.

Status tanggap darurat ini berlaku 14 hari mulai 16 Juli hingga 29 Juli 2022.

Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi BNPB, ada 14 kecamatan di Kabupaten Garut yang terdampak yakni Kecamatan Cikajang, Tarogong Kidul, Pasirwangi, Cigedug, Bayongbong, Tarogong kaler, Samarang, Banyuresmi, Cibatu, Karangpawitan, Garut Kota, Cilawu, Banjarwangi, dan Singajaya.

"Sebanyak 6.031 Kepala Keluarga (KK) atau 18.873 jiwa terdampak dan 649 jiwa di antaranya mengungsi," kata Plt Kapusdatin BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/7).

Ribuan Rumah dan Kolam Ikan Jadi Korban

Abdul menuturkan, BPBD Kabupaten Garut melaporkan sebanyak 4.035 unit rumah terdampak dengan 11 unit di antaranya rusak berat akibat banjir dan longsor.

Warga menumpuk barang dan perabotan yang terendam lumpur akibat banjir bandang Sungai Cimanuk di Garut, Jawa Barat, Sabtu (16/7/2022). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

Kemudian ada 13 kantor pemerintah rusak sedang, 10 kantor pemerintah rusak ringan, 2 unit fasilitas pendidikan rusak sedang dan 3 unit fasilitas Pendidikan rusak ringan.

Abdul menjelaskan, Tim Tanggap Darurat BNPB bersama BPBD Kabupaten Garut telah meninjau salah satu lokasi banjir di Desa Kulon, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota dan Kecamatan Ciwalen.

"Lokasi ini dipilih dikarenakan rumah warga berada di samping aliran Sungai Cimanuk dan diperkirakan lokasi paling parah terdampak banjir dan longsor," jelas dia.

Meski banjir saat ini telah berangsur surut, material lumpur masih menutupi jalan dan rumah warga. Namun, Dinas PUPR sudah dikerahkan ke lapangan untuk melakukan pembersihan.

"Petugas hingga saat ini terus melakukan pendataan khususnya untuk rumah warga yang hanyut atau hilang tersapu banjir. Melalui Rapat Koordinasi Darurat bencana banjir dan tanah longsor, direncanakan untuk rumah warga yang berada di bantaran sungai akan di relokasi," ucap Abdul.

Plt Kapusdatin BNPB Abdul Muhari. Foto: BNPB

Banjir Susulan

Terkait dengan bantuan, Abdul memastikan berbagai bantuan telah disalurkan kepada korban terdampak banjir dan longsor. Di antaranya bantuan logistik dari BPBD Jawa Barat dan Jasa Marga Jawa Barat.

"BNPB mengimbau pemerintah daerah dan warga untuk tetap waspada dan siap siaga menghadapi potensi bahaya banjir susulan," kata Abdul.

"Menghadapi bahaya banjir, pemerintah daerah bersama warga dapat secara rutin dapat membersihkan saluran air, normalisasi sungai, melakukan perbaikan dan penguatan tanggul, serta menghijaukan kembali daerah resapan air di hulu dan sepanjang aliran sungai," tutup dia.