Pemkot Bandung dan Pemprov Jabar Diminta Turun Tangan Atasi Berhentinya Damri
PerbesarADVERTISEMENT
Operasional delapan rute bus Damri di Kota Bandung dihentikan sementara sejak 28 Oktober. Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono mengatakan, penghentian operasional bus itu dilakukan karena minimnya penumpang imbas pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
Sebelum pandemi, kata Sony, Damri merupakan salah satu transportasi publik yang diminati masyarakat karena tarifnya terjangkau berada di kisaran angka Rp 4 ribu hingga Rp 5 ribu. Adapun tarif operasional bus diatur pemerintah kota dan pemerintah provinsi.
"Damri sendiri pun tidak bisa terlalu besar tarifnya. Kita di ITB pernah melakukan kajian angkutan umum, idealnya adalah tarif angkutan umum Damri berkisar antara Rp 8 sampai Rp 12 ribu gitu. Tapi kan di regulasinya paling Rp 4 ribu dan ada yang Rp 5 ribu," kata dia melalui sambungan telepon, Jumat (29/10).
Selain tarifnya yang terjangkau, sambung Sony, Damri juga dapat melayani penumpang dengan jangkauan luas. Hal itu dinilainya membantu masyarakat untuk menghemat apabila dibandingkan dengan menggunakan layanan transportasi lainnya seperti angkutan kota.
ADVERTISEMENT
"Kalau kita lihat karakteristik dari Damri itu adalah dia melayani dari ujung ke ujung, dari ujung timur ke ujung barat kemudian dari ujung selatan ke ujung utara ya. Ujung Kota Bandung semua," ucap dia.
"Kalau kita compare, kalau misalnya kita naik angkot, misalnya angkutan lain. Untuk mencapai dari ujung ke ujung itu harus dua atau tiga kali naik angkot dan sangat merepotkan untuk masyarakat maka Damri sangat dibutuhkan," lanjut dia.
Saran Agar Damri Bisa Kembali Beroperasi
Sebagai tindak lanjut agar Damri dapat segera kembali beroperasi, Sony menyarankan agar pemerintah kota dan pemerintah provinsi turun tangan memberikan bantuan. Sebab, dia menilai sejauh ini bantuan yang diberikan pemerintah daerah terhadap Damri masih minim.
ADVERTISEMENT
Bantuan yang dapat diberikan pemerintah daerah di antaranya memberi subsidi hingga membuat kebijakan. Meskipun Damri merupakan BUMN yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah dinilainya harus turut terlibat.
"Harus ada bentuk subsidi dong di situ. Pemerintah kota harus masuk di situ bukan karena ini BUMN dari pusat jadi pemerintah kota dan provinsi enggak peduli, ya enggak gitu juga. Harus ada lah," kata dia.
"Kalau tidak bisa memberi subsidi dalam bentuk uang, maka ada bentuk lain misalnya dalam bentuk kebijakan atau kampanye orang menggunakan Damri. Atau minimal disterilkan jalurnya Damri itu agar tidak terlalu overlaping dengan angkot," tandas dia.
