Pemkot Jakpus akan Relokasi PKL di Sabang

Suasana pedagang kaki lima di kawasan Monas, Jakarta Pusat (25/12). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Pemilik toko di Jalan Sabang, Jakarta Pusat mengeluhkan hadirnya PKL di trotoar. Kehadiran PKL dinilai mengganggu aktivitas toko.

Merespons hal itu, Pemprov DKI Jakarta tengah memikirkan penyelesaian masalah ini. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi, menyebut akan merelokasi para PKL di Jalan Sabang.

"Konsep kita relokasi tapi jangan terlalu jauh. Kalau bisa tidak jauh dari lokasi yang sekarang," kata Irwandi saat dihubungi, Kamis (16/1).

Suasana jalan Sabang usai kerusuhan. Foto: Efira Tamara/kumparan

Untuk konsepnya sendiri, Irwandi menyebut tengah dipikirkan. Tergantung dengan ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk merelokasi para PKL.

"Kita tergantung lahan yang ada. Kita menyesuaikan konsepnya terbuka model kuliner kampung 5 BSM Sabang," kata dia.

Yang jelas, dia ingin nantinya di lokasi baru tetap ada lahan parkir untuk menampung para kendaraan pengunjung. Dia juga akan memastikan di lokasi yang baru antara pemilik toko, PKL, dan kenyamanan umum tak akan terganggu.

Usul Relokasi bersama dengan pemilik toko di Jalan Sabang di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (15/1). Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan

"Ya konsepnya nanti mereka tetap punya parkir. Mereka kan bukan gedung. Nah mungkin nanti ini kita konsultasikan lagi dengan Dishub. Apa park and ride juga parkir bertingkat. Nah itu adanya di mana bukan saya bidangnya. Yang penting mereka minta parkiran itu jangan dikurangin, tapi ditambah," pungkasnya.

Sebelumnya, para pemilik toko di Jalan Sabang mendatangi DPRD untuk dibantu soal PKL di Sabang yang dinilai mengganggu tokonya. DPRD pun menerima aduan para pelaku usaha dengan mengusulkan adanya relokasi.

"PKL baru boleh tapi harus ada tempatnya, jadi enggak boleh jalanan yang memang sudah ada usahanya, nanti tiba-tiba ada PKL kan kita enggak anti PKL. Justru kita mau menghidupkan PKL, tapi harus di tata," kata Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PAN Zita Anjani di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (15/1).