Pemkot Semarang Minta Masyarakat Hormati Waria dan LGBT

Kadinsos Kota Semarang, Muthohar. Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Kelompok minoritas di Kota Semarang rupanya memiliki permasalahan yakni dalam mengurus persoalan dokumen kependudukan. Hal ini terutama dialami oleh kelompok Waria.

Hal ini diketahui dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemkot Semarang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Anantaka. Diskusi ini diharapkan menjadi wadah untuk menghimpun dan mencari solusi permasalahan yang dialami kelompok minoritas.

"Kita kumpulkan beberapa perkumpulan, jadi apa yang mereka inginkan kita tampung. Ada yang tadi menyampaikan soal keperluan pengurusan dokumen, nanti kita koordinasi dengan Disdukcapil," kata Kepala Dinsos Kota Semarang, Muthohar ditemui di sela kegiatan FGD, di Gedung Juang, Semarang, Senin (20/5).

Diskusi itu diikuti perwakilan 3 komunitas yaitu SGC (Semarang Gay Community), Perwaris (Persatuan Waria Semarang), dan RPI (Rumah Pelangi Indonesia).

Adanya diskusi ini, lanjutnya, selain memberikan bantuan kepada kelompok minoritas, dia berharap dapat menumbuhkan situasi yang terus kondusif di Kota Lumpia. Muthohar juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengesampingkan kelompok minoritas.

"Kalau misal dengan adanya waria, LGBT, masyarakat saring hormati, lah tidak saling lempar sehingga Kota Semarang yang makin kondusif makin kondusif," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Pendidikan Yayasan Anantaka, Tsaniatus Solihah, menjelaskan, acara ini berangkat dari curahan hati kelompok minoritas yang mengaku masih mendapatkan stigma dan diskriminasi. Salah satunya dalam hal akses untuk mendapatkan administrasi kependudukan.

"Saya pernah dicurhati teman-teman waria tentang pengalaman mereka mendapatkan identitas KTP, menurut cerita mereka bahwa mereka masih kesusahan untuk mendapatkan KTP karena penampilannya, meskipun mereka bersedia diambil gambar dengan dandanan laki-laki tetapi ini masih menjadi kendala," kata Tsaniatus.