Pemkot Yogya Klaim Sudah Tawarkan Relokasi ke Pedagang Jalan Perwakilan

Sejumlah tulisan berisi larangan aktivitas di ruko sebelah utara Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta terlihat hari ini, Rabu (4/1/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Pemerintah Kota Yogyakarta (Pemkot Yogya) mengklaim telah menawarkan relokasi bagi pedagang di utara Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta. Namun, para pedagang menolak.

"Kita sudah nawani ket (menawari dari) Agustus (2022). Ngenyang (pedagang nawar) terus," kata Pj Wali Kota Yogyakarta Sumadi saat di Kepatihan Pemda DIY, Rabu (4/1).

Sumadi mengatakan sudah menawarkan Pasar Beringharjo dan Kuncen sebagai lokasi relokasi bagi pedagang di Jalan Perwakilan.

Di sisi lain, Pemkot Yogyakarta sudah bertanya ke pedagang membayar sewa ke siapa, pasalnya lokasi itu milik Keraton Yogyakarta dan tidak disewakan. Namun tak ada jawaban.

"Ditakoni nyewa karo sopo begegek (ditanya nyewa sama siapa diam saja). Wong itu kan punya keraton, keraton tidak merasa memberi kekancingan. Nyewa, nyewa sama siapa tidak ngaku," kata Sumadi.

Sejumlah tulisan berisi larangan aktivitas di ruko sebelah utara Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta terlihat hari ini, Rabu (4/1/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan bahwa bulan Januari ini, utara Jalan Perwakilan sudah bersih. "Kita buat bagus supaya sambil menunggu pelaksana JPG (Jogja Planning Gallery) dan DPRD DIY (pindah ke Jalan Kenari), itu tetap nyaman dipandang, itu yang mau kita lakukan," kata Aji.

Lokasi pembangunan JPG berada di gedung DPRD DIY termasuk sisi utara Jalan Perwakilan. Pemindahan DPRD DIY ke Jalan Kenari kemungkinan akan dimulai sekitar 2024.

"Sekarang sudah kita mulai DED 2023 ini. 2024 sudah mulai perencanaan. Dan kelihatannya tidak mungkin rampung setahun ya, DPRD mungkin butuh 2 tahun sehingga 2025 baru selesai," kata Aji.

Pedagang Mengaku Belum Dapat Ruang Diskusi

Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) Adi Kusuma Putra Suryawan saat di Pemkot Yogyakarta, Rabu (4/1/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) Adi Kusuma Putra Suryawan mengaku belum mendapatkan ruang diskusi. Relokasi yang disebutkan Sumadi di media belum disampaikan ke pihaknya.

"Jadi misal pun ada relokasi ketika itu dikomunikasikan dengan baik, mungkin kan anggota kami kan juga bisa menerima tapi sampai saat ini nyatanya itu hanya dikatakan di media, kita tidak pernah komunikasi soal itu," kata Adi di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (4/1).

Para pedagang tidak menolak pembangunan JPG, tetapi butuh solusi. Pertama, setidaknya diperbolehkan berjualan hingga 2024 atau saat pembangunan JPG dimulai. Atau kedua diskusi untuk relokasi.

"Setidak-tidaknya harusnya pemerintah hadir untuk memberikan relokasi tapi kan kita tidak pernah membicarakan soal relokasi sampai sekarang," tuturnya.

Sejumlah tulisan berisi larangan aktivitas di ruko sebelah utara Jalan Perwakilan, Kota Yogyakarta terlihat hari ini, Rabu (4/1/2023). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Pada hari ini, menurut Adi telah dijadwalkan audiensi dengan Sumadi. Hanya saja, Sumadi belum menemui sehingga audiensi belum berlangsung. Para pedagang juga berencana untuk menemui Sri Sultan terkait masalah ini, jika besok tak kunjung ada solusi.

Saat ini sebanyak 21 kios telah disegel Pemkot Yogyakarta. Para pedagang memutuskan untuk tutup sementara menghormati keputusan Pemkot. Namun, mereka tidak bisa tutup lama-lama. Paling lama 2 hari.