Pemprov Bali Kerja Sama dengan DKI, Minta Saran Pembangunan LRT

Pemprov DKI dan Bali jalin kerja sama terkait layanan publik. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Pemprov DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Pemprov Bali dalam rangka peningkatan layanan publik, khususnya transportasi. Melalui kerja sama ini, Pemprov Bali akan meminta masukan Pemprov DKI terkait pembangunan LRT.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dan Gubernur Bali, I Wayan Koster di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (10/7).

"Memang dari transportasi publik, Bali harus belajar dengan DKI. Salah satu masalah di Bali terkait transportasi publik. Luas Bali 5600-an meter persegi, penduduk 4,3 juta, kepadatan 700 jiwa per km persegi. Wisatawan mancanegara 2019 itu 6,3 juta. Domestik 10,5 juta. Jadi hampir 17 juta," kata Koster dalam sambutannya.

"Pemulihan setelah pandemi, hasilnya sudah keliatan. Wisman tadi pagi 19 ribu per hari. Jadi sudah lewat situasi normal. Karena normalnya 17,5 ribu. Wisdom pada normal 29 ribu per hari, sekarang baru mencapai 16-18 ribu. 60% dari normal," imbuh dia.

Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek terlihat di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (6/7/2023). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Koster melanjutkan, dengan jumlah ini wilayah Bali khususnya daerah utama wisata semakin macet. Pembangunan LRT yang belajar dari Jakarta, salah satunya, diharapkan dapat menguraikan kemacetan ini.

"Salah satu kami hadapi macet, terutama di Badung dan Denpasar, kami pikirkan transportasi publik. Salah satu pengembangan LRT. Sedang kajian, kerja sama dengan Bappenas dan Menhub. Ini akan kami lakukan sebagai solusi kemacetan di Bali. Karena manuver perlebar jalan sulit. Padat di wilayah destinasi wisatawan," ungkapnya.

"Sekarang Kuta sudah macet total, masuk Sanur, Ubud, macet. Memang tidak mudah karena budaya masyarakat Bali suka pake sepeda motor daripada pakai transportasi umum. Oleh karena itu, saya bersyukur bisa kerja sama dengan Pak Gubernur DKI. Kami akan teliti transportasi publik," jelas dia.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono (kedua dari kanan) dan Pemprov Bali jalin kerja sama terkait layanan publik. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Heru Budi Usul LRT Beda Tarif LRT untuk Wisman dan Lokal, Subsidi Silang

Heru Budi menilai pembangunan LRT di Bali akan lebih mudah karena Jakarta sudah menjadi contoh. Ia pun memandang penentuan tarif juga akan lebih mudah.

"Kalau dulu, masih di awang-awang. Masih semuanya protes. Saya ingat ketika MRT dimulai, pencanangan di DKI, protesnya luar biasa. Sekarang, saya rasa ini lebih mudah. Contoh LRT di pemerintah pusat ada, contoh MRT ada, nanti silakan mana konsep yang paling cocok di Bali," ujar dia.

Heru lalu mengusulkan agar tarif LRT di Bali juga bisa disesuaikan antara wisatawan mancanegara dan lokal. Misalnya, wisatawan luar negeri dapat dikenakan tarif lebih mahal.

"Kita (DKI) memberikan subsidi masih jauh dari realita. Nah, mudah-mudahan Bapak bisa membuat subsidi silang, misalnya wisatawan bayarnya berapa dan warga lokal bayarnya berapa. Tadi kita diskusi, 3 atau 4 Dolar AS misalnya, lalu 1 Dolar-nya bisa disubsidi untuk warga setempat. Mudah-mudahan-mudahan bisa direalisasi tidak terlalu lama," ungkap dia.