Pemprov Belum Akan Buka Jalan Jati Baru Setelah Ada Temuan Ombudsman

Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)

Ombudsman telah memberikan masukan kepada Pemprov DKI terkait temuan maladministrasi dalam penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, akan mempelajari bersama masukan dari Ombudsman. Termasuk pemberian kelonggaran 60 hari untuk mengembalikan fungsi Jalan Jati Baru Raya.

"Harus dibahas dulu yang pertama. Penting kita kalau dilihat dari tindakan koreksi yang tempat itu, kita jawab semuanya," kata Andri di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/3).

Andri mengaku Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum memberikan arahan lebih lanjut apakah jalan itu akan dibuka lagi atau tidak. Ia juga menampik Jalan Jati Baru akan dibuka kembali.

"Enggak (dibuka). Siapa bilang? Enggak, enggak begitu bilangnya," sanggahnya.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga belum memberi penjelasan akan menjalankan rekomendasi Ombudsman untuk membuka kembali Jalan Jati Baru Raya atau tidak. Andri hanya berjanji akan memanfaatkan waktu yang diberikan Ombudsman untuk menjawab koreksi yang diberikan.

Pemprov DKI tetap menjalankan rancangan besar (grand design) penataan kawasan Tanah Abang yang sudah berjalan sedari awal. Beberapa rencana yang masuk dalam grand design antara lain membuat perencanaan penataan pedagang kaki lima (PKL) dan menata serta memaksimalkan Pasar Blok G Tanah Abang.

Ombudsman Jakarta Raya sebelumnya menemukan empat tindakan maladministrasi terkait kebijakan penataan kawasan Tanah Abang. Keempat tindakan itu antara lain Anies dan Dinas UMKM yang dinilai tidak kompeten mengantisipasi PKL, menyimpang dan prosedur karena tidak mendapat izin Polda Metro Jaya, abai terhadap kewajiban khusus, dan pengalihan fungsi Jalan Jati Baru yang melanggar UU.