Pemprov DKI Anggarkan Mobil Jeep Ketua DPRD Lampaui Standar Mendagri

Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/2/2023). Foto: Haya Syahira/kumparan

Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pengadaan kendaraan dinas operasional untuk Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan Mendagri.

Dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, ketua DPRD hanya bisa memilih satu dari dua jenis mobil yang diajukan: Jeep dan sedan. Kapasitasnya juga sudah diatur, maksimal 2.700 cc.

Namun, dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Pemprov DKI malah menganggarkan Jeep berkapasitas maksimal 4.200 cc untuk kendaraan dinas ketua dewan. Anggaran belanja modal kendaraan dinas bermotor yang mencapai Rp 2,37 miliar per orang ini menggunakan skema e-purchasing dari APBD DKI 2023.

Terkait hal ini, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, pun buka suara. Menurutnya, rencana pembelian mobil dinas Prasetyo Edi yang tertuang dalam SiRUP sudah sesuai aturan.

“Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari gubernur, kepala daerah, dan ketua DPRD ya, standarnya sama,” kata Joko dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/3).

Jika merujuk pada Permendagri tersebut, standar kendaraan dinas milik gubernur dan ketua DPRD sebenarnya berbeda. Gubernur berhak memiliki dua dua unit mobil dinas dengan spesifikasi satu unit sedan dengan kapasitas maksimal 3.000 cc dan satu unit Jeep dengan kapasitas maksimal 4.200 cc.

Sedangkan Ketua DPRD hanya berhak memiliki satu mobil dinas dengan spesifikasi memilih antara Jeep atau sedang dengan kapasitas maksimal 2.700 cc.

“Kita lihat nanti Pergubnya kita sesuaikan,” tutur Joko.