Pemprov DKI Rekonsiliasi Gaji ASN dan Non-ASN Imbas TKD Dipangkas Jadi Rp 11 T
PerbesarAsisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan Pemprov DKI Jakarta tengah melakukan rekonsiliasi gaji aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN.
Hal ini menyusul penyesuaian APBD Jakarta tahun 2026 akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) menjadi Rp 11,15 triliun.
“Saat sekarang ini kita melakukan rekonsiliasi dengan penghitungan gaji. Gaji-gaji kawan-kawan kita, ASN maupun non-ASN,” ujar Eli di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (6/10).
“Kenapa kita lakukan rekonsiliasi gitu? Karena setiap hari atau setiap bulan itu kan dinamis ya. Ada yang pensiun, kemudian kemarin ada yang tambahan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Nah, ini perlu kita dudukkan kembali, kita hitung ulang,” tambahnya.
Menurut Eli, langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap postur APBD Jakarta. Pemerintah kini memprioritaskan pemenuhan urusan wajib, sementara kegiatan yang dinilai belum mendesak akan digeser pelaksanaannya ke APBD Perubahan 2026 atau tahun anggaran berikutnya.
“Saat sekarang ini kita lihat kembali adalah belanja-belanja misalnya yang penting adalah urusan wajib. Namanya juga urusan wajib gitu ya, jadi kita pastikan terpenuhi,” jelas Eli.
“Kemudian urusan-urusan yang bukan menjadi tidak prioritas ya, adalah kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan, digeser adalah untuk tahun berikutnya atau dianggarkan pada APBD Perubahan tahun 2026,” sambungnya.
Telepon, Air, Listrik, Internet, Bagian Evaluasi Efisiensi
Selain gaji pegawai, ia menyebut pos belanja seperti telepon, air, listrik, dan internet juga menjadi bagian dari evaluasi efisiensi.
“Kemudian yang selanjutnya apa. Barangkali ada yang namanya TAL (telepon, air, dan listrik) serta internet. Misalnya seperti itu,” katanya.
Eli menambahkan, saat ini Pemprov DKI sedang melakukan reposturing APBD untuk menyesuaikan alokasi dana dengan besaran anggaran baru.
Setelah rapat pimpinan hari ini, tahap berikutnya akan dilanjutkan melalui Forum Asisten dan kemudian dibahas bersama DPRD melalui rapat Banggar besar.
“Nah, sekarang ini adalah pada kita, tataran eksekutif, melakukan reposturing gitu ya lebih tepatnya, tentang APBD kita. Kami, kawan-kawan seluruh asisten, akan melihat kembali postur-postur yang sudah kita susun, kemudian disesuaikan dengan alokasi dana yang ada,” tutupnya.