Penawar Tertinggi Menang Tender Gorden Rumah Dinas DPR, Senilai Rp 43,5 M

Kompleks Rumah Dinas DPR. Foto: Ferio Pristiawan/kumparan

Tender anggaran gorden rumah dinas anggota DPR dimenangkan oleh penawar harga tertinggi seharga Rp 43,5 miliar. Pemenang tender anggaran gorden DPR yakni PT Bertiga Mitra Solusi beralamat di kawasan Green Lake City, Tangerang, Banten.

Dilihat kumparan di laman resmi LPSE DPR RI, lelang itu diberi nama Penggantian Gordyn dan Blind DPR RI Kalibata dengan kode tender 732087. PT Bertiga Mitra Solusi menang dari 48 perusahaan lain yang menjadi peserta lelang tender.

Menurut keterangan situs, ada 4 kategori evaluasi yang diberi tanda ceklis dan silang yakni evaluasi kualifikasi, pembuktian kualifikasi, evaluasi administrasi, dan evaluasi teknis. PT Bertiga Mitra Solusi menjadi satu-satunya penawar yang mendapat ceklis pada 4 kategori tersebut.

"Nama Pemenang PT Bertiga Mitra Solusi, Harga Penawaran Rp43.577.559.594,23, Hasil Negosiasi Rp43.577.559.594,23," berikut keterangan laman resmi LPSE DPR RI dikutip Minggu (8/5).

Meski ada 49 peserta lelang, hanya terlihat harga penawaran dari tiga peserta lelang di laman resmi LPSE DPR RI. Selain PT Bertiga Mitra Solusi, terlihat harga penawaran dari PT Panderman Jaya dan dan PT Sultan Sukses Mandiri.

Tawaran keduanya lebih rendah dari PT Bertiga Mitra Solusi. PT Panderman Jaya mengajukan penawaran Rp 42,1 miliar, sementara PT Sultan Sukses Mandiri Rp 37,7 miliar.

Kondisi gorden lama di rumah dinas anggota DPR. Foto: Dok. Istimewa

"Tender sudah selesai," jelas laman resmi tersebut terkait tahapan tender.

Sebelumnya, Setjen DPR RI menyediakan pagu anggaran sebesar Rp 48,7 miliar untuk pengadaan gorden dari APBN 2022. Pergantian gorden untuk 505 unit rumah jabatan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, dengan alokasi set gorden sekitar Rp 90 juta per rumah.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan, gorden DPR sudah sekitar 13 tahun tak diganti. Ia mengungkap banyak yang sudah usang dan seperti kain pel.

Penganggaran ini kemudian menuai kritik dari berbagai pihak karena jumlahnya yang fantastis. Beberapa anggota DPR pun sempat meminta anggaran tersebut dikaji ulang.