Pendiri Drone Emprit Bicara Hoaks-Buzzer di Sidang Etik Sahroni-Uya dkk di MKD
·waktu baca 3 menit
PerbesarMahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang terhadap lima anggota DPR nonaktif yang dinilai menjadi penyulut emosi masyarakat hingga berujung demonstrasi berakhir ricuh pada akhir Agustus.
Lima anggota DPR nonaktif itu yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari NasDem, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari PAN, serta Adies Kadir dari Golkar.
Sidang yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11), beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Salah satu ahli yang dihadirkan adalah pakar media sosial Ismail Fahmi.
Fahmi menjelaskan, narasi yang beredar di media sosial terkait aksi para anggota DPR itu membentuk persepsi bias di masyarakat.
“Kita tahu literasi digital masyarakat kita tuh masih sangat lemah, sehingga ketika dikasih informasi entah itu benar atau salah sulit buat mereka untuk melakukan verifikasi,” kata Fahmi.
MKD menampilkan beberapa potongan video aksi anggota DPR yang dinilai memicu emosi publik. Fahmi menyebut, penyebaran potongan video yang disertai narasi menyesatkan diperparah dengan lambatnya respons DPR.
“Hoaks, disinformasi itu menyebar dengan sangat cepat, ibaratnya kalau kita mobil itu naik mobil Ferrari. Tapi klarifikasinya sering disampaikan dengan cara yang kering karena itu isinya kebenaran, harus mengikuti aturan tertentu bahwa oke faktanya seperti ini dan yang lainnya, ini seperti naik mobil, mohon maaf, Avanza gitu,” ujarnya.
Pendiri Drone Emprit ini menjelaskan fenomena context collapse atau keruntuhan konteks di media sosial, di mana potongan video kehilangan makna aslinya ketika disajikan dengan narasi berbeda.
“Tadi video yang terakhir sebetulnya sudah agak benar cuma narasinya agak beda. Videonya lengkap, anggota dewan karena memang lagi ada musik, ikut menghargai, ikut dancing,” katanya.
“Ketika itu disajikan dengan konteks yang lain, dengan narasi yang lain, ‘Lihat, anggota dewan joget-joget karena gajinya naik.’ Nah, ini namanya ada dua konteks yang berbeda, satu gaji naik, satu lagi karena joget. Ketika disambungkan itu collapse, saling numpuk,” tutur dua.
Diperparah dengan Buzzer
Fahmi menjelaskan, masalah hoaks ini diperparah dengan maraknya buzzer. Menurutnya, trend buzzer di RI semakin banyak bahkan diperjualbelikan dengan harga murah di marketplace.
"Tetapi sering sekali kita lihat ini sudah menjadi bisnis. Jadi, kalau kita cari misalnya di marketplace, misalnya akun jual beli akun di Twitter, di TikTok, di Instagram itu marak, banyak sekali," kata dia.
"Ya, dan itu harganya murah, satu akun itu bisa sampai Rp 5.000 mungkin, Rp 10.000, Rp 15.000 dan kita sudah dapat itu. Meskipun sudah diblokir-blokir-blokir, tapi karena ini demand-nya tinggi selalu ada di sana, gitu," tambah dia.
Ia menjelaskan, penggunaan akun-akun palsu itu tidak bisa dihindari. Terutama menyangkut politik. Hal ini berdasarkan data 2014, 2019 dan 2024.
"Sampai sekarang pun, akun-akun bodong, akun-akun anonim tadi itu luar biasa banyak. Dan mereka memanfaatkan ya tadi, emosi publik. Ada sebuah postingan misalnya akurat atau betul, tetapi dia ngasih komentar aja sangat kontroversial, itu bisa mendapatkan view, komentar, diskusi yang luar biasa besar, meskipun followers dia mungkin cuma 30," tutur dia.