Peneliti Indikator Politik: Elektabilitas PAN Moncer karena Gencar Sosialisasi

Ketum PAN Zulkifli Hasan menghadiri senam sehat, Jumat (15/9) pagi, di Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Foto: Dok. Istimewa

Partai Amanat Nasional (PAN) diprediksi kembali masuk DPR pada Pemilihan Legislatif 2024. Merujuk hasil riset Lembaga Survei Indonesia periode 18-20 September 2023, dukungan kepada PAN mencapai ambang batas parlemen (parlimentary threshold) 4%.

Dalam survei tersebut, elektabilitas terbesar PAN disumbang pemilih dari Sumatra 7,1%, Jawa Tengah (Jateng) dan DIY 5,5%, dan Jawa Barat (Jabar) 5%. Namun, dukungan terbesar dari masyarakat perkotaan (5%) daripada pedesaan (2,9%).

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, tidak tahu pasti apa saja faktor yang mendorong peningkatan dukungan kepada PAN. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan pihaknya, kenaikan itu dipengaruhi masifnya sosialisasi PAN melalui berbagai kanal.

"Di data saya, faktor utama peningkatan adalah sosialisasi PAN. Jadi, kita punya pertanyaan, 'Dalam 1 bulan terakhir, partai-partai mana yang sering ibu/bapak lihat di TV, radio, koran, sosial media, spanduk, baliho?' Nah, PAN itu naik signifikan. Hanya kalah dibanding PDI Perjuangan dan Gerindra," tuturnya dalam rilis survei LSI secara daring, Rabu (4/10).

"Nah, apakah sosialisasi PAN ini memuat di antaranya jingle PAN yang viral itu? Mungkin saja, tetapi jignle PAN itu masuk ke dalam kategorisasi sosialisasi," imbuhnya.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Foto: Facebook/@Burhanuddin Muhtadi

Burhanuddin melanjutkan, PAN kian gencar melakukan sosialisasi setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan daftar calon legislatif tetap (DCT). "Beberapa bulan sebelumnya, PAN biasanya sosialisasi rendah."

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, sependapat dengan Burhanuddin. Ia berpendapat, faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan dukungan kepada PAN adalah sosialisasi.

Dia berpendapat demikian lantaran efek ekor jas (coat-tail effect) atas tingginya kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinikmati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sekalipun bagian dari pendukung pemerintahan, asosiasi PAN dengan Jokowi tidak sekuat PDIP.

"Jokowi pun bukan dianggap tokoh yang representasi PAN. Apalagi, kalau kita ingat pada pemilu sebelumnya, PAN itu partai yang berkoalisi dengan lawannya Pak Jokowi. Jadi, kalau mau ikut atribusi dengan ketokohan Pak Jokowi tidak bisa," urainya.

"Maka, satu-satunya faktor yang memengaruhi peningkatan suara PAN adalah peningkatan faktor sosialisasi," sambungnya.

Djayadi menambahkan, tokoh lokal juga bisa menjadi faktor yang turut menyumbangkan tingkat dukungan publik terhadap partai politik (parpol) mengingat pileg sejatinya adalah pertarungan domestik di daerah pemilihan (dapil). Namun, ia menilai, para tokoh lokal tersebut belum bergerak secara masif.

Faktor berikutnya yang bisa memengaruhi adalah faktor ketokohan di tingkat lokal. Menurut Djayadi, Pemilu legislatif sejatinya adalah pemilu lokal, di mana pertarungan sesungguhnya ada di dapil. Jika sebuah partai di tingkat lokal meningkat gerakannya, kata dia, hal itu bisa membantu elektabilitas partai secara keseluruhan.

"Karena itu, faktor apa yang paling mungkin memengaruhi PAN? Ya, soal sosialisasi," jelasnya.

Menyangkut konsolidasi Muhammadiyah, Djayadi mengakui bahwa banyak anggota ormas Islam terbesar kedua di Indonesia tersebut memilih PAN. Kendati begitu, ia mengingatkan, karakteristik warga Muhammadiyah dalam memilih seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). "Cenderung baru menentukan di ujung-ujung, menjelang hari H pemilu."

Penelitian dilaksanakan dengan mewawancarai 1.206 responden yang telah memiliki hak pilih melalui sambungan telepon dan ditentukan dengan metode random digit dialing (RDD). Adapun toleransi kesalahan (margin of error) sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Berikut elektabilitas partai politik versi survei LSI 18-20 September 2023:

1. PDIP 23,4%

2. Partai Gerindra 15,7%

3. Partai Golkar 7,3%

4. PKB 5,8%

5. PKS 5%

6. Partai Demokrat 4,2%

7. Partai NasDem 4,1%

8. PAN 4%

9. Partai Perindo 2,6%

10. PPP 2,4%

11. PSI 1,1%

12. Partai Ummat 1%

13. Partai Hanura 0,5%

14. PKN 0,4%

15. PBB 0,3%

16. Partai Gelora 0,2%

17. Partai Garuda 0,2%

18. Partai Buruh 0,1%

19. Tidak tahu/tidak menjawab 21,5%

(LAN)