Pengacara Bantah Kades Kohod Arsin Terima Rp 23,2 M di Kasus Pagar Laut

Kades Kohod, Tangerang, Arsin bin Asip Foto: Dok Kohod TV

Kepala Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Arsin bin Asip, diduga menerima uang senilai Rp 23,2 miliar atas kasus pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area pagar laut Tangerang.

Terkait hal itu, kuasa hukum Arsin, Yunihar, menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.

"Hoaks itu, tidak benar. Dalam kasus ini, kami sudah jelaskan, begitu juga dengan klien kami kalau ia mengakui soal penandatanganan dokumen. Dan tidak terima uang seperti yang disebutkan itu," katanya saat dikonfirmasi, Rabu, (19/2).

Sejumlah nelayan berkumpul dan membawa spanduk ucapan terima kasih kepada TNI AL atas selesainya proses pembongkaran pagar bambu di laut wilayah Kabupaten Tangerang, Kamis (13/2/2025). Foto: kumparan

Kata dia, dalam kasus itu pun, kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen oleh Bareskrim dan siap menjalani proses hukum.

"Hal terburuk sudah kami sampaikan ke klien kami dan klien kami memahami, serta siap menjalani proses hukum," ungkapnya.

Meski sudah jadi tersangka,  Arsin belum ditahan. Menurut polisi hal itu penetapan tersangka baru saja dilakukan, sehingga tak bisa seenaknya langsung melakukan penahanan.

LBH Muhammadiyah Duga Kades Kohod Terima Rp 23,2 M

Sebelumnya, Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah, Gufroni, menduga Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin bin Arsip telah mengambil keuntungan Rp 23,2 miliar terkait kasus penerbitan SHGB dan SHM pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

"Dia (Arsin) diduga mendapat Rp 20 ribu/meter persegi dikalikan dengan 116 hektar, maka total sekitar Rp 23,2 miliar. Jadi sudah banyak sekali, maka wajar kalau kekayaan dia melesat jadi orang kaya baru di awalnya Kohod, tadinya bukan siapa-siapa," terang Gufroni di Tangerang, dikutip dari Antara, Selasa (18/2).

Gufroni mengatakan, berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkannya, Arsin ini diduga sejak awal sudah terlibat dalam masalah penerbitan SHM dan HGB palsu pada tahun 2020 lalu.

Kemudian, dalam menjalankan proyek pemalsuan dokumen tanah atau girik untuk SHGB/SHM tersebut, dia bekerja sama dengan oknum BPN dan Kementerian ATR/BPN.

Kades Kohod Arsin (tengah) minta maaf soal Pagar Laut di Tangerang dan mengaku korban. Foto: kumparan

"Yang kita pastikan girik-girik palsu dibuat dengan menggunakan meterai lama, surat sekdes lama. Jadi jangan beranggapan dia korban, tidak mungkin, karena Arsin yang paling aktif mengurus surat-surat itu," kata Gufroni.

Sebelumnya, Arsin dengan didampingi pengacaranya, merilis video pengakuan bahwa dia hanyalah korban.

Arsin juga dikenal sebagai kades yang kaya, bahkan disebut memiliki mobil mahal Rubicon.

Saling Lempar

Sementara itu, Arsin dan tersangka lainnya, yaitu Sekdes Kohod Ujang Karya dan tersangka CE dan SP yang berstatus penerima kuasa pengurusan dokumen palsu, saling lempar soal uang yang didapat dalam kasus ini.

"Kami melaksanakan konfrontir antara Sekdes, Kades dan kuasa, di sini terjadi saling melempar uangnya yang ini berasal dari sini ini dari sini berputar-putar di antara mereka bertiga," ujar Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro kepada wartawan di Bareskrim Polri, Selasa (18/2).