Pengacara Brigadir Yosua: Mohon Bapak Presiden Jokowi Beri Atensi

Kuasa Hukum keluarga Brigadir Yosua Kamarudin Simanjutak (kiri) dan Johnson Panjaitan (kanan) di Bareskrim Polri, Senin (18/7/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamaruddin Simanjuntak, berharap dukungan dari semua pihak atas kasus penembakan di rumah dinas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo yang menewaskan kliennya.

Kamaruddin secara khusus juga memohon perhatian dari Presiden Jokowi agar dapat memberi atensi sehingga kasus ini dapat diungkap secara terang benderang.

"Kami atas nama keluarga memohon dengan sangat kepada bapak Presiden RI Pak Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan supaya memberi atensi," kata Kamaruddin usai melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/7).

Kemudian Kamaruddin juga berharap agar anggota DPR RI bersedia menyuarakan kasus ini. Pihaknya sangat berharap dukungan terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo bersama istri, Ny Putri Sambo. Foto: Instagram/@divpropampolri

"Demikian juga kepada anggota DPR RI," imbuhnya.

Presiden Jokowi Sudah Meminta Kasus Tewasnya Brigadir Yosua Diungkap Secara Tuntas

Presiden Jokowi sudah berulang kali meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit untuk menuntaskan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.

Presiden bahkan meminta Kapolri tidak menutupi dan terbuka kepada publik.

“Tuntaskan! Jangan ditutupi, terbuka. Jangan sampai ada keraguan dari masyarakat,” kata Presiden Jokowi saat bertemu para pemimpin redaksi media nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/7/2022).

Ayahanda alm. Brigadir Yosua, Samuel Hutabarat saat memegang foto almarhum, pada Jumat (15/7/2022). Foto: kumparan

Presiden Jokowi sudah menerima laporan tertulis mengenai kasus yang mendapat perhatian masyarakat luas ini.

Namun, Presiden tidak membocorkan isi laporan tertulis dari Kapolri tersebut. Yang pasti, Presiden mengingatkan bahwa semua warga negara diberlakukan sama di depan hukum.