Pengacara Hasto Klaim Belum Terima Surat Panggilan Pemeriksaan dari KPK

16 Februari 2025 20:06 WIB
·
waktu baca 4 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025).
 Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
KPK berencana memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada pekan depan. Namun, kubu Hasto mengeklaim belum menerima surat pemanggilan dari lembaga antirasuah itu.
ADVERTISEMENT
Pengacara Hasto, Maqdir Ismail, menyebut bahwa hingga saat ini, pihaknya belum mengetahui adanya informasi pemeriksaan tersebut.
"Belum ada informasi [dari KPK] pemanggilan [Hasto]," ujar Maqdir saat dikonfirmasi, Minggu (16/2).
Ia mengungkapkan, jika memang penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan tersebut pada Senin (17/2) besok, pihaknya akan meminta penjadwalan ulang.
"Saya belum ada info [surat pemanggilan KPK]. Kalau [Hasto] dipanggil besok, tentu kami akan minta ditunda dulu," tuturnya.
Sebelumnya, informasi pemanggilan terhadap Hasto tersebut diungkapkan oleh juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto. Ia menyebut, bahwa penyidik akan memeriksa Hasto pada pekan depan.
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan
"Info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan," kata Tessa kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (14/2) kemarin.
ADVERTISEMENT
"Kemungkinan besar [Hasto dipanggil penyidik] pekan depan," lanjut dia.
Tessa juga meyakini bahwa Hasto bakal kooperatif dalam menjalani proses hukumnya usai praperadilannya kandas di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
"Yang bersangkutan sendiri melalui penasihat hukum menyatakan akan kooperatif. Yang bersangkutan sendiri menyatakan akan kooperatif, dan akan menjalani proses hukum yang ada secara konstitusi," pungkasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto juga memastikan bahwa penyidikan kasus yang menjerat Hasto sebagai tersangka terus berlanjut usai praperadilannya tak diterima.
"[Penyidikan kasus Hasto] lanjut terus," ujar Fitroh kepada wartawan, Kamis (13/2) lalu.
Adapun gugatan praperadilan tersebut merupakan bentuk perlawanan Hasto usai dijerat sebagai tersangka oleh KPK dalam dua perkara, yakni dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
ADVERTISEMENT
Dalam putusannya, hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan bahwa permohonan praperadilan yang dilayangkan Hasto tidak dapat diterima.
"Hakim berpendapat bahwa permohonan praperadilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima," ucap Hakim Djuyamto, membacakan amar putusannya di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/2) lalu.
"Mengabulkan eksepsi Termohon, menyatakan praperadilan Pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima," sambungnya.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai eksepsi yang diajukan pihak pemohon, terkait dengan KPK tidak berwenang, lalu surat gugatan bersifat kabur alias tidak terang (Obscuur libel), dinilai tidak beralasan hukum.
Pertimbangan hakim ini belum masuk ke tahap pokok praperadilan, sebab hakim menilai permohonan ini tidak memenuhi syarat formil. Menurut hakim seharusnya praperadilan ini diajukan dalam 2 permohonan sebab Hasto mempermasalahkan 2 sprindik yang diterbitkan oleh KPK.
ADVERTISEMENT

Kasus Hasto

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
KPK menjerat Hasto sebagai tersangka dalam dia perkara. Pertama, yakni tersangka kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) eks Caleg PDIP Harun Masiku dan dugaan perintangan penyidikan.
Dalam perkara dugaan suap, Hasto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Ia dijerat sebagai tersangka bersama Donny Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya.
Suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW. Caranya adalah dengan menyuap Komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai Rp 600 juta.
Suap itu diduga dilakukan oleh Hasto bersama Donny Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saeful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio F dan juga Wahyu Setiawan.
Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
ADVERTISEMENT
Tidak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan—seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya—untuk menelepon Masiku supaya merendam HP-nya dalam air dan segera melarikan diri.
Kemudian, pada 6 Juni 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan HP milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK.
Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.