Pengadilan Pakistan Minta Polisi Tunda Penangkapan Eks PM Imran Khan

Mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan memberi isyarat selama konvensi pengacara di Lahore, Pakistan, pada 21 September 2022. Foto: Arif ALI/AFP

Pengadilan tinggi Pakistan meminta polisi menangguhkan upaya penangkapan eks Perdana Menteri (PM) Imran Khan. Tindakan ini diambil demi meredakan aksi kekerasan.

Informasi tersebut diungkap salah satu ajudan Khan, Fawad Chaudhry pada Kamis (16/3). Dia mengatakan, Pengadilan Tinggi Lahore memperpanjang penundaan penangkapan Imran Khan sampai Jumat ini.

Keterangan Chaudhry mengenai perintah pengadilan, dikonfirmasi oleh Menteri Informasi Negara Pakistan Amir Mir.

Pengadilan juga meminta pendukung Khan dari Partai Tehreek-e-Insaf untuk membatalkan demo besar di Lahore pada (19/3). Pada tanggal itu, akan diselenggarakan final turnamen kriket Liga Super Pakistan. Kriket adalah olah raga paling populer di Pakistan.

Upaya penangkapan Khan diintensifkan aparat keamanan pada awal pekan ini. Meski demikian, upaya mereka digagalkan oleh pendukung Khan.

Puluhan pendukung Khan berjaga di depan rumah sang eks PM di Lahore saat polisi datang untuk menangkap. Mereka melempari polisi dengan batu.

Bentrok pun pecah antar kelompok pendukung Khan melawan polisi. Demi membubarkan massa polisi melepaskan gas air mata.

Tindakan polisi tidak membuat pendukung Khan mundur. Mereka tetap berjaga sampai polisi memilih angkat aki, demikian dikutip dari AlJazeera.

Setelah polisi angkat kaki, jalan masuk menuju rumah Imran Khan diblokir dengan menggunakan kontainer. Internet dan sambungan telepon sempat pula dimatikan selama dua hari sebelum akhirnya kembali normal jelang akhir pekan ini.

Khan tersandung masalah hukum akibat dugaan penjualan pemberian negara untuk keuntungan pribadi. Khan mangkir dalam sejumlah panggilan sidang terkait kasusnya tersebut.

Karena kasusnya itu, Komisi Pemilu Pakistan melarang Khan menduduki jabatan publik dalam satu periode parlemen.

Khan dan pendukungnya melawan keputusan pengadilan dan larangan dari Komisi Pemilu. Dia meminta pendukungnya menggelar demo besar dan menyerukan pemilu dini.