Pengamat Ingatkan Risiko Penundaan Pemilu 2024: Power Tends to Corrupt!

Presiden Jokowi menerima Finalis Puteri Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (23/2/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow, mewaspadai ada kepentingan-kepentingan pihak berkuasa di balik usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Ia mengingatkan, kekuasaan cenderung berujung pada kepentingan pribadi, bahkan penyelewengan termasuk korupsi. Lord Acton

"Power tends to corrupt saya kira ada benarnya. Keinginan mungkin tidak muncul dari pribadi pemimpin berkuasa, tapi juga lingkungan politiknya dan ekonomi yang main di samping pemimpin berkuasa itu. Harus kita hati-hati tentang wacana perpanjangan ini. Bahkan ini tidak terbersit di Jokowi, baik kejahatan korupsi atau lainnya," kata Jeirry dalam diskusi di YouTube MIPI, Senin (28/2).

"Tapi lingkungan politik yang mengitarinya bisa saja mendorong kemungkinan itu terjadi. Jadi bukan soal Jokowi-nya, dia sudah katakan berkali-kali tidak setuju tapi wacana ini terus didorong. Bisa saja dalam situasi tertentu dia tidak bisa nolak, ikut kemauan orang-orang yang dorong itu begitu kuat hingga terwujud," imbuh Jeirry.

Seperti diketahui, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut) merupakan adagium yang terkenal dari Lord Acton, guru besar sejarah modern di Universitas Cambridge, Inggris, yang hidup di abad ke-19.

Kepentingan Ekonomi Pendukung Jokowi

Presiden Joko Widodo menyampaikan paparan tentang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di sela peresmian gedung Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Lebih lanjut, Jeirry melihat ada kepentingan ekonomi para pihak yang selama ini mendukung Jokowi karena mendapat benefit dari pengelolaan proyek negara seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Sebab jika ada pergantian kepemimpinan, maka proyek-proyek itu pun berpotensi berganti penanggung jawab.

"Saya enggak bilang ada penyimpangan, tapi mereka punya kepentingan agar proyek-proyek itu masih mereka yang pegang. Misal untuk IKN. Kalau ada pergantian rezim, berpotensi ada pergantian siapa yang kelola proyek besar infrastruktur dan IKN. Pihak-pihak ini katanya khwaatir kalau Jokowi ganti, mereka akan kehilangan proyek-proyek," paparnya.

Prabowo Subianto menyapa Presiden Joko Widodo saat pelantikan presiden dan wakil presiden 2014-2024 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Minggu (20/10/2019). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Selain itu, perpanjangan masa jabatan Jokowi otomatis akan berdampak pada parlemen. Sehingga menurutnya, bisa saja wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan kepentingan pihak-pihak di parlemen.

"Misal di perlemen DPR juga akan diperpanjang 2-3 tahun sehingga mereka enggak usah susah-susah pemilu, sudah dapat kursi yang sekarang ada. Ini kenapa ada banyak partai dukung. Beberapa partai itu belum tentu dapat kursi seperti sekarang [di Pemilu 2024], " terangnya.

Jokowi Ragu

Jeirry Sumampow Komite Pemilih Indonesia di Diskusi Formappi. Foto: Jodi Hermawan/kumparan

Di satu sisi, Jeirry juga mewaspadai adanya keraguan dari Jokowi. Sebab meski Jokowi kerap menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden, tak dapat pungkiri ada keuntungan yang akan diraihnya jika menjabat lebih dari 2 periode.

"Ada juga yang katakan, ini harus kita konfirmasi, Pak Jokowi lagi mikir juga. Karena legacynya kalau kita hitung tidak akan selesai di 2024. Paling keliatan IKN. Nah dalam perencanaan, proyek IKN belum akan rampung di 2024. Sehingga ada kekhawatiran kalau ganti, proyek ini tidak akan lanjut," ungkapnya.

"Karena itu katanya. Meski Pak Jokowi katakan tidak setuju. Apalagi penundaan kita belum dengar ya, hanya penolakan 3 periode. Jadi tersirat keinginan agar legacy atau IKN bisa tuntas. Sehingga kalau ada Presiden baru tidak bisa batalkan IKN. Ini bisik-bisik lain," imbuh dia.

Demo 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Apa pun alasannya, Jeirry mengakui penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden bisa terwujud, terlebih dengan dukungan parpol yang mayoritas duduk di parlemen. Namun, ia mengingatkan risikonya terlalu besar dan menimbulkan konflik di masyarakat.

"Dan di awal Soeharto resistensinya relatif kecil, tetapi makin lama kekuasaan makin ada kemungkinan diselewengkan. Orang bosan dan tidak sesuai kepentingan masyarakat. Itu yang kita ubah, kita trauma. Jadi meski keinginan Pak Jokowi tambah satu periode atau diperpanjang kuat, kita harus hati-hati, " pungkas Jeirry.