Pengamat: Mudik Dilarang Transportasi Dibolehkan, Pernyataan Jokowi Aneh

Petugas kepolisian memeriksa sejumlah kendaraan yang melintas di jalan Jakarta-Cikampek, Cikarang Barat, Jawa Barat, Kamis (7/5/2020). Foto: ANTARA/Sigid Kurniawan

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa yang dilarang adalah mudik, tapi transportasi tidak dilarang. Pernyataan presiden itu menuai kritik karena dinilai inkonsisten dengan upaya pemutusan rantai COVID-19.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, berpendapat kebijakan presiden tentang mudik dilarang, namun transportasi dibolehkan itu sangat aneh. Sebab, orang-orang berpergian pasti menggunakan transportasi.

"Maksud saya, yang enggak boleh mudik tapi transportasi boleh, ya kan aneh saja. Orang justru pergi itu pakai transportasi, maka justru transportasi itu yang harus dikendalikan," kata Agus saat dihubungi, Senin (18/5).

Menurut Agus, inkonsistensi kebijakan pemerintah itu diawali oleh pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tentang Surat Edaran Gugus Tugas terkait syarat-syarat orang yang boleh berpergian.

"Ini kan awalnya ketika Menhub offside ngomong sudah dilonggarkan, tadinya kan baik-baik, ada yang langgar dikit-dikit adalah. Nah, setelah itu polisi, Satpol PP, dan Dishub, kan lepas tangan, kan mereka bingung jadinya," ujar Agus.

"Kan itu aturan yang dibuat Gugus Tugas (syarat boleh pakai transportasi), bukan oleh Menhub. Sementara itu yang persoalannya kan di situ, sehingga berantakan semua. Kalau dia enggak ngomong gitu, enggak. Orang baik-baik saja kok," imbuhnya.

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Foto: Ulfa Rahayu/kumparan

Setelah pernyataan Menhuh yang membuka transportasi, menurut Agus, masyarakat cenderung tidak lagi patuh dengan PSBB, orang-orang mulai berpergian dengan pesawat dengan tujuan yang belum bisa dipastikan untuk mudik atau murni bisnis. Sehingga hal ini yang kemudian tidak ada lagi penjagaan ketat oleh pihak kepolisian, Dishub, dan Satpol PP.

"Setelah itu sudah bubar. Kan didiemin sama polisi, sudah tidak ada penjagaan lagi. Saya bisa pahami, dia panas kehujanan, lalu lah kok dilonggarin, jadi biangnya di situ."

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memberikan sambutan pada acara Market Sounding Proyek KPBU Pembangunan Bandar Udara Singkawang, Kalimantan Barat, di BKPM, Jakarta selatan. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Oleh sebab itu, Agus mengatakan, tidak ada lagi hal yang bisa diharapkan dari pemerintah. Semua kebijakan seperti PSBB tidak lagi diterapkan dengan baik. Hal itu terbukti dari adanya sejumlah pasar di Jakarta yang mulai penuh dengan kegiatan seperti biasanya.

"Nah, sekarang ya sudah terserah. Lepas saja sudahlah. Kan PSBB enggak juga dikerjakan, pasar di Bogor, di Bekasi, di Tanah Abang kaya gitu kan, ngeri. Sudah enggak ada PSBB. Lepas aja enggak usah diatur-atur. Korbannya banyak, pasti banyak. Lihat saja. Yang saya khawatirkan tenaga kesehatannya tidak sanggup, udah itu aja," tutup Agus.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas hari ini, Presiden Jokowi menyebut, meski melarang mudik, pemerintah tidak melarang operasional moda transportasi.

--------------------------

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.

https://kumparan.com/topic/corona