Pengamat: Namanya Mobil Dinas Buat Keperluan Dinas, Bukan Aktivitas Seksual

Mobil dinas DPRD Jambi kecelakaan, di dalamnya terdapat 2 pelajar SMA, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan dalam kondisi telanjang. Foto: Dok. Istimewa

Kecelakaan mobil dinas DPRD Provinsi Jambi, yakni Toyota Camry bernomor polisi BH 1842 Z, menjadi sorotan. Mobil tersebut merupakan mobil dinas pimpinan DPRD Jambi periode 2014-2019 yang sedang dalam proses lelang berinisial K.

Hal ini juga menuai kecaman, selain digunakan saat mobil dalam proses lelang, di dalam kendaraan tersebut terdapat dua pelajar, yakni laki-laki berinisial MSA (17 tahun) dan perempuan (TA, 16). TA dalam kondisi tanpa busana.

Seorang pengendara mobil bernama Simaputang, juga ditabrak mobil dinas tersebut. Mobil dinas itu kemudian menabrak tiang reklame.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menegaskan bahwa mobil dinas tidak diperkenankan dikendarai di luar kepentingan dinas. Kendaraan tersebut diperuntukkan bagi yang berhak, yakni pejabat yang diberi wewenang.

"Namanya mobil dinas ya harus dipakai untuk keperluan dinas, bukan jalan-jalan, pacaran bahkan aktivitas seksual," tegasnya saat dihubungi kumparan, Selasa (7/2).

Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Foto: Ulfa Rahayu/kumparan

Sementara itu, Kabag Umum DPRD Jambi Bambang mengatakan, mobil yang digunakan dua pelajar tersebut masih dalam proses pemberkasan untuk dilelang. Namun, tanpa seizin Sekwan dan Kabag Umum DPRD Jambi, mobil dinas yang diketahui digunakan anak dari Kasubag Rumah Tangga DPRD Jambi. Saat ini pejabat tersebut sudah mengundurkan diri.

"(Mobil dinas) tidak boleh digunakan kalau dalam proses dilelang. Kasubag ini tidak ada izin dari atasan, kalau izin pasti tidak boleh," ujarnya kepada kumparan.

Lebih lanjut, mengacu pada Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 jo PP 28/2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, kendaraan dinas hanya boleh digunakan dengan prinsip-prinsip yang diatur. Salah satunya digunakan di dalam kota.

Mobil dinas DPRD Jambi kecelakaan, di dalamnya terdapat 2 pelajar SMA, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan dalam kondisi telanjang. Foto: Dok. Istimewa

Penggunaan ke luar kota harus dengan izin yang diatur oleh pimpinan instansi pemerintah atau kepala unit kerja yang bersangkutan.

ASN yang menyalahgunakan kendaraan dinas bisa dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan ancaman hukuman mulai ringan, sedang, maupun berat.

Gubernur Jambi larang penggunaan mobil dinas oleh keluarga pejabat

Gubernur Jambi, Al Haris. Foto: Instagram/@alharisjambi

Menyusul terjadinya kecelakaan atas mobil dinas di Jambi tersebut, Gubernur Jambi Al Haris mengeluarkan kebijakan yang melarang mobil dinas digunakan oleh keluarga pejabat.

Hal itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Jambi Nomor II lNGUB/SETDA.HKM-3/2023 tentang Penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah.

Kendaraan dinas operasional juga dilarang digunakan di luar jam dinas kecuali ada surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang.

"Seluruh kendaraan dinas operasional yang tidak dipergunakan pun harus ditempatkan di kantor, serta melarang penggunaan kendaraan dinas oleh keluarga dan anak atau kepentingan pribadi," bunyi Instruksi Gubernur tersebut.