Pengelolaan Sampah di 5 Kota Besar Indonesia

Pemandangan dari atas tumpukan sampah. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Sampah masih menjadi masalah yang belum ada penyelesaiannya. Di kota-kota besar di Indonesia, sampah masih menjadi salah satu masalah pokok yang memicu masalah lainnya, seperti masalah kesehatan.

Bagaimana proses pengelolaan sampah di Indonesia? Berikut pengelolaan sampah di lima kota besar di seluruh Indonesia:

Jakarta

TPST Bantargebang, Bekasi. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Sampah di Ibu Kota selalu diidentikkan dengan gunungan limbah di TPST Bantargebang, Bekasi. Bagaimana tidak, setiap harinya ada 6.500 hingga 7.000 ton sampah dari DKI Jakarta yang menambah ketinggian bukit di Bantargebang.

Di Bantargebang, sampah-sampah itu kemudian dipilah kembali. Ada yang diproses menjadi kompos, dan sisanya akan dipadatkan menjadi bukit sampah.

Dengan luas 110,3 hektare, TPST Bantargebang menjadi TPST terbesar di Indonesia. 81,91 persen lahannya difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah aktif, sedangkan sisanya dioperasikan sebagai sarana seperti akses masuk, jalan ke kantor, hingga instalasi pengolahan limbah.

Luas area TPST itu, berbanding lurus dengan jumlah tenaga pemulung yang mengais rezeki di sana. Tercatat, ada lebih dari 7 ribu pemulung yang menggantungkan hidupnya di Bantargebang.

Setiap hari, mereka akan berebut memilah sampah saat truk-truk sampah menumpahkan muatannya. Meski tak tercatat sebagai pegawai, namun Pemprov DKI tetap memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS kepada para pemulung di Bantargebang.

Sebenarnya, kapasitas TPST Bantargebang bisa mencapai 49 juta ton sampah. Namun, pada akhir 2018 kapasitas Bantargebang hanya tersisa 10 juta ton saja. Artinya, hanya butuh waktu kurang dari 3 tahun bagi TPST Bantargebang untuk beroperasi sebelum overload.

Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah mulai meluncurkan berbagai inovasi. Termasuk pilot project pembangkit listrik tenaga sampah yang rencananya bisa mengubah 100 ton sampah per hari menjadi listrik 700 kilowatt per jam untuk masyarakat sekitar.

Pencanangan pembangunan ITF Sunter Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Sementara itu, Pemprov DKI juga sudah mulai membangun fasilitas Intermediate Treatment (ITF) Sunter yang akan menjadi alternatif pengelolaan sampah. Sebenarnya, ITF ini sudah direncanakan sejak 2012 lalu, namun baru mulai dibangun pada akhir 2018.

ITF Sunter merupakan satu dari empat ITF yang rencananya akan dibangun. Diprediksi, lokasi ini mampu mengolah 2.200 ton sampah setiap harinya untuk dijadikan energi listrik sebesar 35 megawatt.

Namun, ITF Sunter diprediksi hanya mampu mengolah seperempat sampah yang diproduksi di Jakarta saja. Selain itu, DKI masih tetap harus bergantung pada TPST Bantargebang untuk membuang residu sampah yang diolah di TPST. Paling tidak, dalam satu pengolahan, ada 10 persen residu yang dihasilkan.

Selain ITF Sunter, masih ada tiga lokasi lain yang rencananya akan dibangun ITF. Meski pembangunan ITF Sunter sudah dimulai sejak Desember 2018, namun lokasi ini baru bisa selesai dan dioperasikan pada 2021 mendatang.

Bandung

Ilustrasi tumpukan sampah di pembuangan akhir.. Foto: REUTERS/Luc Gnago

Di Kota Kembang, sampah juga menjadi salah satu masalah pelik. Tak hanya soal tata cara pengumpulannya saja, namun proses pembuangan ke tempat pembuangan akhir (TPA) juga masih menjadi masalah.

Dalam satu hari, kota ini memproduksi sekitar 1.500 - 1.700 ton sampah yang jika ditimbun bisa seluas lapangan bola dengan tinggi rumput 75 cm. Sampah-sampah ini, tiap harinya dibawa ke TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat.

Untuk membawa sampah ini ke TPA Sarimukti dari tempat pembuangan sementara (TPS) yang tersebar di seluruh Kota Bandung, Pemkot Bandung harus menggelontorkan biaya yang tidak sedikit. Paling tidak dibutuhkan biaya angkut Rp 8 miliar perbulan dan tipping fee sebesar Rp 61 ribu per ton.

Namun, jumlah sampah yang terangkut ke TPA Sarimukti setiap harinya hanya sekitar 1.100 ton per hari saja, dengan komposisi 57 persen sampah organik dan 43 persen sampah anorganik. Jumlah itu pun tak hanya berasal dari Kota Bandung saja, tetapi juga Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

Dengan area yang terbatas, TPA Sarimukti diprediksi tidak bisa selamanya menampung sampah dari kota-kota di sekitarnya. Jika muatannya sudah berlebih, maka sampah-sampah tersebut akan dialihkan ke TPA Legoknangka di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, dengan tipping fee yang jauh lebih besar, Rp 360 ribu per ton.

Ilustrasi Bank Sampah. Foto: Dok. Vania Santoso

Untuk menekan jumlah sampah di Kota Bandung, sebenarnya PD Kebersihan Pemkot Bandung sudah menerapkan berbagai inovasi di masyarakat. Mulai dari bank sampah, pengomposan, biodigester, hingga biokonversi dengan maggot (belatung).

Program-program ini dinilai cukup efektif, Bank Sampah Hijau misalnya. Program ini tersebar di berbagai daerah di Kota Bandung, mulai dari tingkat RT dan RW. Bahkan, PNS di lingkup Setda Kota Bandung diwajibkan membuka rekening di bank sampah tersebut.

Dalam kurun waktu tertentu, masyarakat yang memiliki rekening bank sampah akan menyetorkan tabungannya dalam bentuk sampah rumah tangga, botol, hingga plastik. Sampah-sampah itu akan dipilah dan ditimbang, kemudian diberi harga sesuai dengan jenisnya. Hasilnya bisa dimasukkan ke dalam rekening, atau ditukar dengan sayur-sayuran segar.

Semarang

Tumpukan sampah Foto: Pixabay

Dalam satu hari, paling tidak ada 1.400 ton sampah yang diproduksi oleh masyarakat Kota Semarang dan dikirimkan ke TPS Jati Barang. Jika ditumpuk, dalam sebulan sampah-sampah ini bisa menggunung hingga setinggi Candi Borobudur.

Namun, Pemkot Semarang cukup gencar melakukan berbagai inovasi untuk mengolah sampah-sampah di TPA Jatibarang. Misalnya, dengan mengubah sampah tersebut menjadi gas methan yang bisa digunakan sebagai pengganti gas LPG yang dimanfaatkan oleh 200 kepala keluarga di sekitar TPA Jatibarang.

Kota Semarang juga termasuk salah satu kota yang menerapkan sistem bank sampah di beberapa wilayahnya, seperti di Gunungpati dan Pedurungan. Melalui bank sampah, masyarakat bisa menukarkan sampah mereka dengan berbagai bingkisan, termasuk bibit tanaman.

Tak hanya itu, Pemkot Semarang juga tengah mengembangkan inovasi pembangkit listrik tenaga sampah dan alat pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar cair. Alat-alat ini, nantinya akan dikembangkan di seluruh lingkungan di sekitar bank sampah, sehingga sampah plastik yang masuk ke TPA Jatibarang bisa berkurang.

Secara teknis, alat pirolis ini akan membakar sampah plastik pada suhu 300 hingga 400 derajat celcius dalam ruang kedap udara. Setelah itu, uap sampah akan disuling hingga menjadi bahan bakar cair, sedangkan sisa penguapannya ditangkap dalam selang dan dijadikan oli sehingga tidak mencemari udara.

Setiap 3 kilogram sampah plastik, diprediksi mampu menghasilkan 1,5 liter bahan bakar cair. Jumlah ini bisa bertambah tergantung pada kapasitas alat pirolis yang tengah dikembangkan tersebut.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah, Pemkot Semarang juga meluncurkan aplikasi Sistem Lapor Sampah (Silampah). Melalui aplikasi tersebut, warga bisa langsung melaporkan masalah sampah kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Yogyakarta

Aktivitas tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Piyungan, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, DIY. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Hingga saat ini, masalah sampah masih menjadi problem pelik yang belum ada penyelesaiannya di Kota Pelajar. Di seluruh DIY, ada 2.100 ton sampah per hari yang dihasilkan, 60 persen di antaranya berasal dari Kota Yogyakarta.

Masalahnya, TPST Piyungan yang menjadi tempat pembuangan akhir sudah mencapai titik nadir. Dengan kondisi overload, ia dipaksa untuk terus menerima 600 ton sampah setiap harinya. Sampah-sampah itu terus dimampatkan hingga mengganggu warga sekitar.

Jika dibandingkan dengan TPST Bantar Gebang yang luasnya mencapai 110,3 hektare, TPST Piyungan terbilang sangat kecil, hanya 12,5 hektare saja. Sejak beroperasi pada 1996, TPST ini sudah berkali-kali berpindah tangan, sehingga berdampak pada manajemen pengelolaan sampah yang berubah-ubah.

Secara teknis, TPST Piyungan hanya disiapkan untuk menampung sampah selama 10 tahun sejak didirikan. Namun, bukannya dipensiunkan pada 2016 lalu, TPST ini terus dipaksa bekerja.

TPST Piyungan sebenarnya menggunakan sistem controlled landfill atau sistem lahan urug terkendali yang hanya satu level lebih canggih dibandingkan sistem open dumping. Sedangkan menurut UU Nomor 18/2018, pemda diwajibkan untuk menutup TPS yang masih menggunakan sistem open dumping paling lama lima tahun setelah UU berlaku, atau pada 2013 silam.

Melalui metode controlled landfill, sampah yang masuk akan diratakan dan ditimbun dengan tanah. Meski sudah dibangun jurang sedalam 40 meter, sampah di Piyungan tetap menjulang, bahkan sudah mencapai lebih dari 150 meter.

Kondisi ini tak ayal membuat warga sekitar geram. Warga setempat yang terganggu, beberapa kali menggelar demo dengan menutup akses ke TPST Piyungan.

Dampaknya, puluhan truk pengangkut sampah gagal masuk, sampah-sampah semakin terbengkalai. Sampah kota yang tak terangkut bahkan sempat meluber ke badan jalan, atau dibiarkan menumpuk di pasar-pasar.

Surabaya

Samiran mengambil sampah plastik di muara mangrove untuk dijual ke Bank Sampah Bintang Mangrove. Foto: Antara/Zabur Karuru

Kesuksesan Surabaya dalam mengelola sampah secara mandiri menjadikan Kota Pahlawan ini dinobatkan sebagai role model negara-negara di Asia Pasifik. Bayangkan saja, dengan jumlah penduduk mencapai 3,07 juta jiwa, sampah yang masuk ke TPA Benowo hanya mencapai 1.600 ton per hari. Padahal, dengan penduduk sebesar itu, seharusnya rasio sampah Surabaya mencapai 2.600 ton per hari.

Untuk menertibkan pengelolaan sampah, Pemkot Surabaya juga menggelar operasi tangkap tangan setiap hari. Jika tertangkap basah membuang sampah sembarangan, bukan tidak mungkin oknum tersebut diseret ke meja hijau dan dijatuhi denda.

Surabaya juga memiliki kader lingkungan hidup yang bertugas memberikan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Selain itu, Surabaya juga memiliki bank sampah yang dinilai cukup ampuh mengurangi rasio sampah hingga hampir setengahnya.

Pengelolah Bank Sampah Bintang Mangrove memilah sampah plastik yang dijual warga di Bank Sampah Bintang Mangrove, Gunung Anyar Tambak, Surabaya. Foto: Antara/Zabur Karuru

Sama seperti di Bandung, masyarakat tinggal membawa sampah rumah tangga mereka ke lokasi bank sampah untuk ditimbang dan dicatat nilainya. Uang tabungan tersebut, baru bisa dicairkan menjelang lebaran.

Pada tahun 2017 saja, gerakan bank sampah sudah mencapai lebih dari 296 unit di seluruh Surabaya. Jumlah itu masih ditambah dengan sekitar 26 unit rumah kompos yang bertugas mengubah sampah organik menjadi pupuk alami.

Selain bank sampah, masih ada program Eco School untuk memberikan edukasi kepada anak-anak usia sekolah. Sehingga, budaya reduce, reuse, recycle (3R) bisa ditanamkan sejak dini.

Dalam program ini, anak-anak diajarkan untuk membawa piring dan gelas sendiri, sehingga tidak ada lagi sampah plastik makanan. Bahkan, mereka sudah diajarkan untuk tidak menggunakan sedotan plastik sejak lama.