Pengguna Transportasi Umum di Jakarta Masih Rendah, Angkanya Cuma 21,7%
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarIndonesia didapuk sebagai negara paling malas berjalan kaki di dunia oleh Standford University pada 2022. Selain malas menggunakan kakinya, masyarakat Indonesia juga rupanya malas naik angkutan umum.
Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta 2019, modal share angkutan umum di Jakarta hanya mencapai 21,7 persen. Cuma ada 5.735.712 penumpang yang melakukan perjalanan dengan angkutan umum.
Sementara itu, total seluruh perjalanan orang-orang di Ibu Kota mencapai 26.424.851. Sebanyak 20.689.139 atau 78,3 persen di antaranya memilih membawa kendaraan pribadi di Jakarta.
Table Embed
Menampilkan 10 data dari 13 data
No | Jenis Angkutan Umum | Jumlah (penumpang/hari) |
|---|---|---|
1 | MRT | 95.197 |
2 | LRT | 4.486 |
3 | KRL | 1.154.080 |
4 | Transjakarta | 974.125 |
5 | Bus Reguler | 346.800 |
6 | Ojek | 1.096.631 |
7 | Taksi & Bajaj | 285.000 |
8 | Angkutan Sewa Khusus | 1.746.900 |
9 | Kapal | 870 |
10 | Bus Sekolah | 31.623 |
Pengamat Transportasi INSTRAN, Deddy Herlambang, menilai laporan pemprov tersebut masih lebih besar dari yang seharusnya. Ia justru merujuk pada survei Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration Project Phase (JUTPI-2). Survei tersebut melibatkan pemerintah pusat dan Jepang sebagai bentuk kerja sama bilateral.
"Saya lebih percaya data JUTPI 2018 yang 9 persen. Jauh lebih parah. Walau saat itu MRT memang belum jalan. Karena MRT kan jalan 2019, tapi kan juga tidak signifikan MRT," ujar Dedi saat dihubungi kumparan, Jumat (18/8).
Dedi lalu menyinggung soal dokumen Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (Peraturan Presiden No 5/2018). Dalam peraturan itu disebutkan sejumlah poin tentang penggunaan angkutan umum untuk melayani masyarakat. Salah satunya adalah angkutan umum perkotaan harus diisi 60 persen dari total pergerakan orang pada 2030.
"Sekarang masih jauh dari target 60 persen. Tambah macet sekarang. Mobil motor tambah banyak. Saya ingin survei independen lagi," katanya.
Menurut Dedi, maraknya penggunaan kendaraan pribadi disebabkan oleh murahnya harga kendaraan. Hal itu pun, kata dia tak lepas dari kebijakan pemerintah terhadap dunia otomotif pada pandemi lalu.
"LCGC kan mobilnya murah. Istilahnya juga disubsidi pemerintah. Kemudian 2022 subsidi lagi pemerintah untuk COVID 2021. Beli mobil tanpa pajak PPNBM. Kemudian korting diskon pajak lagi. Itu kan membuat orang beli mobil tanpa pembatasan. Sekarang 2023 ini semua sudah lepas dari COVID, mobil yang mereka dulu beli keluar semua," tandasnya.