Penggunaan Private Jet KPU Dilaporkan ke KPK, Juga Pernah Disorot DPR

Ketua KPU Hasyim Asyari (tengah) bersama Anggota KPU Idham Holik (kiri) dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar (kanan) saat mengikuti rapat konsultasi dengan Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/9). Foto: ANTARA FOTO

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan korupsi pada pengadaan private jet oleh KPU ke KPK. Pengadaan ini bagian dari perjalanan dinas selama Pemilu 2024.

Koalisi ini terdiri atas Transparency International Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia. Perjalanan dinas dengan private jet diduga dilakukan pada Januari-Februari 2024.

Sorotan terhadap gaya hidup mewah komisioner KPU pernah juga disinggung oleh Komisi II DPR. Dalam rapat 15 Mei 2024, Komisi II menyebutkan sejumlah fasilitas yang dinikmati komisioner KPU dalam bertugas.

Salah satu yang menyampaikan hal itu, yakni Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar saat itu, Riswan Tony.

“4 tahun ini ngapain aja mereka, coba bayangkan itu 4 tahun dengan anggaran yang ada sering bolak-balik Jakarta, belum lagi yang mengatakan pusat sering ada rapat sana, rapat sini,” kata Riswan.

“Bukan apa-apa, kaget ini, punya uang Rp 56 triliun kaget, akibatnya, ada yang kayak Don Juan, nyewa private jet, belum lagi dugemnya,” kata Riswan.

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan KPU RI ke KPK karena diduga melakukan korupsi pengadaan private jet untuk perjalanan dinas pada Januari-Februari 2024 atau bertepatan dengan Pemilu 2024 pada Rabu (7/5/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Tak cuma Riswan, Ketua Komisi II DPR saat itu, Ahmad Doli Kurnia juga menyampaikan penyesalannya terhadap KPU. Dana besar yang disetujui DPR malah dipakai untuk hal-hal yang tak berkaitan dengan peningkatan kualitas pemilu.

Doli mengatakan, anggaran yang gelontorkan mencapai Rp 76,6 triliun. Tapi, ada saja anggaran yang dipakai untuk fasilitas mewah para komisioner.

"Saya tadi terkejut ada rumah dinas, ada apartemen, coba sekjen klarifikasi. Kedua, private jet, saya tidak menduga, tapi laporannya ada, itu diakui pakai APBN," ucap Doli dalam rapat 10 September 2024.

"Paling nyata film. Coba jelaskan sama kami, apa output film dibuat?Seingat saya buat film Rp 10 M. Sekarang 2 film bayangkan, siapa yang nonton itu film? Kenapa terpikir buat film? Apakah untuk sosialisasi? Sejauh apa efeknya terhadap partisipasi dan pemahaman publik terhadap Pemilu?" kata Doli.

Saat itu, KPU masih diketuai oleh Hasyim Asy'ari. Hasyim lalu dipecat dari ketua dan anggota KPU atas putusan DKPP. Hasyim divonis melakukan tindakan asusila terhadap anggota PPLN Belanda.

Belum ada keterangan dari KPU mengenai laporan kepada KPK itu. KPK sedang menelaah laporan tersebut.