Penjelasan Kemenag Tak Undang PP Muhammadiyah di Sidang Isbat

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin. Foto: Kemenag

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memastikan tidak menerima undangan Kemenag dalam sidang isbat penetapan 1 Ramadhan pada Jumat (1/4). Muhammadiyah juga membantah kehadiran Dr. Sriyatin sebagai perwakilan Muhammadiyah, karena tak mengantongi surat tugas.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, meluruskan, Kemenag memang tak mengundang ormas Islam pada tingkat pusat seperti PP Muhammadiyah. Begitu juga PBNU.

Lalu siapa yang diklaim diundang?

"Tidak ada pengurus pusat diundang. PBNU, PP Muhammadiyah, Ketum Al-Irsyad, dan yang lain. Yang diundang adalah tim ahli unifikasi kalender hijriah Kemenag," ucap Kamaruddin kepada kumparan, Selasa (5/4).

Sidang Isbat penetapan 1 Ramadhan 1443 H. Foto: Kemenag

Di tim ahli itulah ada perwakilan resmi ormas Islam, termasuk Muhammadiyah diwakili Dr. Sriyatin. Kemenag beralasan perwakilan ormas di tim ahli itu sudah sangat memahami seputar penetapan awal bulan hijriah maupun secara umum paham soal astronomi.

"Selama pandemi selalu begitu (hanya undang tim unifikasi). Sejak 2-3 tahun lalu sudah begitu," ucapnya sambil menyebut tahun depan pun tak udang pengurus pusat.

Kamaruddin juga menegakan tidak ada masalah antara Kemenag dengan ormas Islam. "Yang jelas perlakuan dan komunikasi Kemenag dengan semua ormas tidak ada perbedaan," ucapnya.

Sebelumnya, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut tidak ada undangan dari Kemenag untuk hadiri sidang isbat. Padhal, tahun sebelumnya ada undangan ke PP Muhammadiyah.