Penjelasan KSP soal Jokowi Tak Singgung Isu Korupsi dan HAM di Pidato Kenegaraan

17 Agustus 2021 21:33
·
waktu baca 3 menit
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Istana angkat bicara terkait materi pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR, DPR dan DPD pada Senin (16/8). Jokowi mendapat banyak kritik karena tidak menyinggung soal korupsi dan HAM dalam pidatonya. Jokowi lebih fokus kepada isu COVID-19.
ADVERTISEMENT
Istana melalui Kepala Staf Presiden memberikan penjelasan. Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM, Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan saat ini COVID-19 memang menjadi perhatian khusus pemerintah termasuk Jokowi.
"Topik khusus pandemi COVID-19 merupakan bentuk perhatian Presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan, namun juga sebagai kepala negara yang berupaya menangkap denyut tantangan yang tengah dihadapi Indonesia sebagai suatu bangsa," kata Jaleswari dalam keterangannya, Selasa (17/8).
Jaleswari menuturkan, tidak ada yang bisa membantah pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 16 bulan telah menguras tenaga seluruh lapisan masyarakat.
"Momentum pidato kenegaraan 16 Agustus kemarin, ketika seluruh elemen bangsa memperhatikan pesan Presiden, oleh karenanya dipergunakan semaksimal mungkin untuk menyatukan bangsa yang tengah diuji ini untuk semakin bersatu dan saling membantu agar dapat segera keluar dari pandemi," tutur dia.
ADVERTISEMENT
Sementara terkait isu HAM dan isu penanganan korupsi, Jaleswari menegaskan, Jokowi sudah dengan jelas mengatakan pemerintah tetap memperhatikan dua isu itu meski disibukkan dengan penanganan COVID-19.
"Walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia Maju tidak berkurang sedikit pun," kata Jaleswari.
Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden
Menurutnya, agenda besar menuju Indonesia Maju, perlu dimaknai mencakup isu HAM dan isu penanganan korupsi. Hal ini sudah terbukti dalam rekam jejak kebijakan yang diambil Jokowi dalam fase pemerintahannya dari tahun ke tahun.
"Untuk bidang HAM misalnya Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang salah satu fokusnya adalah penanganan pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban," ucap Jaleswari.
ADVERTISEMENT
"Hingga Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 Tentang rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 yang memberikan fokus terhadap kelompok sasaran perempuan; anak; penyandang disabilitas; dan kelompok masyarakat adat," tambah dia.
Deputi V bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan. Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Deputi V bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani di Balai Sarwono, Kemang, Jakarta Selatan. Foto: Efira Tamara Thenu/kumparan
Oleh sebab itu, Jaleswari mengatakan Jokowi tidak pernah meninggalkan fokus terhadap isu HAM dan korupsi. Sebab pemerintah sudah mengeluarkan berbagai peraturan.
"Isu terkait penanganan korupsi misalnya Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang menjadi landasan aksi pencegahan korupsi setiap dua tahun sekali, termasuk yang sedang berlangsung saat ini, hingga dibentuknya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dikenal juga sebagai sistem Online Single Submission (OSS) yang dibentuk untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan tindak pidana pencucian uang," tutup dia.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020