Penjelasan PT Motasa soal Paparan Pestisida: Standar Residu Tiap Negara Berbeda

PT Motasa, produsen lada bubuk Ladaku memberi penjelasan terkait paparan pestisida, yang dipermasalahkan oleh Otoritas Pangan Taiwan (TFDA). Sebab, menurut TFDA, ada residu pestisida di produk lada tersebut.
Batas maksimum residu (BMR) pestisida pada produk pangan ternyata memiliki ketentuan berbeda di setiap negara. Perbedaan standar tersebut menjadi sorotan setelah produk merica bubuk Ladaku asal Indonesia ditolak oleh Otoritas Pangan Taiwan (TFDA) akibat temuan residu dua jenis pestisida.
Berdasarkan hasil pemeriksaan TFDA, produk yang diproduksi PT Motasa Indonesia tersebut mengandung residu pestisida thiamethoxam sebesar 0,07 ppm dan fipronil sebesar 0,003 ppm.
Temuan tersebut melampaui batas maksimum residu yang ditetapkan Taiwan. Negara tersebut menetapkan ambang batas thiamethoxam sebesar 0,05 ppm dan fipronil sebesar 0,002 ppm.
Namun, standar tersebut tidak serta-merta berlaku sama di negara lain. Berdasarkan penjelasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), setiap negara memiliki ketentuan tersendiri dalam menentukan batas maksimum residu pestisida pada produk pangan.
Untuk thiamethoxam, Thailand, Australia, dan Selandia Baru menetapkan batas maksimum residu sebesar 7 ppm. Sementara Singapura menetapkan 5 ppm dan Amerika Serikat sebesar 0,15 ppm.
Adapun Codex, China, dan Indonesia belum mengatur batas maksimum residu thiamethoxam untuk komoditas yang dibahas dalam kasus tersebut.
Sementara untuk pestisida jenis fipronil, Singapura menetapkan batas maksimum residu sebesar 0,05 ppm, Thailand sebesar 0,04 ppm, dan Uni Eropa sebesar 0,005 ppm.
Sedangkan Codex, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan China belum menetapkan batas maksimum residu fipronil pada komoditas tersebut.
Direktur Utama PT Motasa Indonesia, Muhammad Taib Sangaji, mengatakan pihaknya selama ini selalu melakukan pengujian terhadap produk Ladaku, termasuk ketika akan melakukan ekspor.
“Sebagai catatan, selama ini kami melakukan pengujian terhadap produk kami, tidak pernah menemukan residu pestisida pada produk Ladaku merica bubuk. Jadi setiap kali ekspor, itu kami melakukan analisis eksternal dan kami tidak pernah menemukan adanya residu pestisida tersebut,” kata Taib.
Taib juga menjelaskan pengiriman produk Ladaku ke Taiwan yang menjadi sorotan bukan merupakan pengiriman ekspor resmi perusahaan. Pengiriman tersebut dilakukan oleh trader sehingga tidak dilengkapi dokumen ekspor sebagaimana prosedur yang biasa diterapkan PT Motasa Indonesia.
“Sebelumnya kami sampaikan bahwa pengiriman ke Taiwan ini adalah bukan pengiriman ekspor resmi dari perusahaan kami. Namun dilakukan oleh trader, sehingga tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen ekspor yang biasanya kami rilis untuk setiap proses ekspor produk kami ke luar negeri,” ujarnya.
Perbedaan Standar Tiap Negara
Batas maksimum residu atau Maximum Residue Limit (MRL) merupakan ambang batas kandungan residu pestisida yang diperbolehkan terdapat dalam bahan pangan berdasarkan ketentuan masing-masing negara.
Satuan yang digunakan dalam pengukuran tersebut adalah part per million (ppm). Satu ppm setara dengan satu miligram residu dalam setiap kilogram produk.
Perbedaan angka BMR tidak berarti suatu negara memperbolehkan penggunaan pestisida secara bebas. Ketentuan tersebut merupakan standar regulasi yang ditetapkan masing-masing otoritas berdasarkan pertimbangan keamanan pangan.
Selain itu, tidak adanya pengaturan BMR untuk kombinasi pestisida dan komoditas tertentu juga tidak otomatis berarti residu tersebut bebas diperbolehkan.
Dalam kasus Ladaku, BPOM menyatakan produk tersebut telah terdaftar setelah melalui penilaian terhadap aspek keamanan, mutu, dan label. Meski demikian, pemenuhan persyaratan di Indonesia tidak otomatis menjamin produk memenuhi ketentuan negara tujuan ekspor.
Karena itu, pelaku usaha tetap harus memperhatikan regulasi keamanan pangan di negara tujuan sebelum melakukan pengiriman produk.
BPOM sendiri telah meminta klarifikasi kepada pelaku usaha dan menginstruksikan pengujian ulang terhadap produk, termasuk sampel dari batch yang sama dengan produk yang dinotifikasi Taiwan FDA, melalui laboratorium terakreditasi.
Terkait hal tersebut, Taib mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPOM pusat dan menerima arahan untuk menguji kembali sampel produk yang dipermasalahkan Taiwan.
“Kemarin saya berkoordinasi dengan BPOM pusat dan menerima arahan untuk melakukan pengujian ulang di bawah pengawasan BPOM pusat terhadap batch produk yang sama yang dipermasalahkan oleh Taiwan,” ucapnya.
Dia memastikan sampel dari batch tersebut masih disimpan di fasilitas penelitian dan pengembangan perusahaan sebagai bagian dari penerapan sistem ketertelusuran produk.
BPOM juga melakukan komunikasi dengan Taiwan FDA melalui Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI Taipei) untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Selain itu, masyarakat diimbau menerapkan prinsip CEK KLIK, yakni Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa sebelum membeli atau mengkonsumsi produk pangan olahan.
