Penjelasan Sandi soal Prabowo Sebut 'Korupsi Tak Seberapa'

Sandiaga Uno setelah berdiskusi bersama milineal di Jakarta Selatan. (Foto: Adhim Mugni Mubaroq/kumparan)

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Salahudin Uno, menjelaskan maksud dari pernyataan Prabowo Subianto yang sempat menyebut 'korupsi tak seberapa'. Pernyataan itu dilontarkan Prabowo saat menanggapi pertanyaan Jokowi soal banyaknya calon anggota legislatif di Partai Gerindra yang berstatus mantan narapidana kasus korupsi.

Menurut Sandi, mereka berkomitmen untuk memberantas korupsi baik kecil maupun besar selama itu merugikan masyarakat. Namun, kata Sandi, upaya pemberantasan korupsi apabila terpilih nanti akan fokus pada akar masalah.

"Pak Prabowo bilang hukum harus ditegakkan, tapi kalau korupsi yang disampaikan Pak Prabowo dibandingkan korupsi triliunan yang menghantam hajat hidup orang banyak seperti korupsi yang mengakibatkan harga-harga bahan pokok menjulang tinggi, bahwa harga gula di Indonesia tiga kali lipat lebih tinggi dari harga dunia, harga beras lebih tinggi karena kebijakan impor, itu yang lebih difokuskan oleh penegakan hukum," ujar Sandi usai berdiskusi dengan generasi milenial di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/1).

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dipijat pasangan cawapresnya Sandiaga Uno saat jeda Debat Pertama Capres & Cawapres 2019. (Foto: Antara/Sigid Kurniawan)

Sandi menuturkan, Prabowo dalam debat sudah menyampaikan korupsi erat kaitannya dengan konflik kepentingan dan kesejahteraan. Karenanya, pemberantasan korupsi dalam skala tertentu, lanjut Sandi, tidak bisa disamakan.

"Pak Prabowo memberikan contoh untuk seorang ibu yang mencuri kakao, keadilan yang diberikan kepada rakyat kecil itu harus dalam bentuk, misalnya memberikan hukuman pekerjaan sosial, sebagai petugas kebersihan, atau dicari hukuman yang adil karena melakukan itu karena keterpaksaan karena tidak memilki kesejahteraan. Justru karena kesejahteraan itu yang kita harus perbaiki," paparnya.

Sandi menambahkan, salah satu solusi menangani korupsi adalah meningkatkan kesejahteraan. Apabila sudah sejahtera tapi tetap korupsi, harus dihukum berat.

"Kalau kesejahteraan kita perbaiki, dan masyarakat sudah mendapat penghasilan yang cukup, terus melakukan korup, baru kita hukum seberat-beratnya, sesuai dengan hukum tentunya," tegasnya.