Penjelasan Sekolah di Medan yang Disidak Satgas COVID-19: Tidak Ada PTM

Ilustrasi gedung sekolah. Foto: Shutter Stock

Satgas COVID-19 Medan melakukan sidak terhadap sekolah yang diduga menggelar pembelajaran tatap muka, Kamis (26/8). Salah satu sekolah yang disidak adalah SMA Dharmawangsa di Kota Medan.

Saat sidak, mereka menemukan pihak sekolah menggelar belajar tatap muka, khususnya siswa SMA kelas X. Satgas, lalu meminta kegiatan itu dihentikan, mengingat saat ini sedang pandemi.

Sekolah Dharmawangsa sendiri, masih satu lokasi dengan universitasnya, yang tergabung dalam satu yayasan.

Menanggapi persoalan ini, pihak yayasan meminta Rektor Universitas Dharmawangsa, Zamakhsyari memberikan klarifikasi

Kata Zamak, pihaknya bukan menggelar sekolah tatap muka, melainkan pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru.

"Pembelajaran secara tatap muka tidak ada, Itu dilakukan sejak Maret 2020. Tadi yang disidak, pengumpulan anak baru SMA. Ini tidak lepas, apa dimohonkan oleh para wali murid,” kata Zamak kepada wartawan, Kamis (26/8)

Menurutnya, selama ini pembelajaran di lakukan secara daring dan sudah dilakukan 1 tahun setengah. Zamak juga menjelaskan kegiatan pengenalan sekolah hanya diikuti sekitar 30 persen dari kapasitas kelas dan wajib menerapkan protokol kesehatan.

"Ini baru beberapa hari saja, ya siswa baru mau tahu lah, lingkungan sekolahnya lah. Ini siswa baru, dengan kapasitas 30 persen saja," sebut Zamak.

Pekerja menata bangku di ruang kelas sekolah di SMA Negeri 87, Jakarta, Selasa (24/8/2021). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Pada dasarnya, kata Zamak, pihaknya sangat mendukung pemerintah, terutama Pemkot Medan dalam menekan angka COVID.

"Kita sangat mensupport dengan melakukan vaksinasi di kampus kita. Seluruh pegawai, dosen dan pekerja sudah selesai vaksinasi tahap kedua," sebut Zamak.

Namun, dia berharap Pemkot Medan segera menciptakan solusi untuk para pelajar dan mahasiswa agar dapat kembali beraktivitas di sekolah maupun di kampus.

"Kita mengikuti aturan, dalam hal ini. Pemerintah harus cepat merumuskan solusi yang adil (untuk belajar di masa pandemi ini). Karena, kami yang langsung berhadapan dengan masyarakat," ungkapnya.

"Satu sisi, orang tua membayar uang SPP. Tapi, anaknya tidak mendapatkan haknya. Pemerintah jangan melihat satu sisi saja. Tapi, harus memikirkannya. Berbeda kita dengan sekolah negeri, kita sekolah dan universitas swasta berapa lama stabilitas keuangan lembaga pendidikan berlarut dalam kondisi ini,"pungkasnya.