Penjelasan soal Pandora Papers, Kenapa Ada Nama 35 Pemimpin Dunia di Dalamnya?

Raja Yordania, Abdullah. Foto: Getty Images

Komunitas internasional tengah dihebohkan dengan bocornya hampir 12 juta dokumen keuangan offshore company (pendirian perusahaan di luar negeri) yang mengungkap aset rahasia, penghindaran pajak, dan pencucian uang oleh tokoh-tokoh besar dunia. "Tsunami" data ini dinamakan Pandora Papers.

Sejauh ini, Pandora Papers menyingkap aset-aset rahasia milik 35 pemimpin dan eks pemimpin dunia serta lebih dari 330 pejabat publik.

Hingga 11,9 juta dokumen sebesar 2,94 terabita (TB) dipublikasikan oleh Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) pada Minggu (3/10).

Dikutip dari BBC, lebih dari 600 jurnalis di 117 negara telah menyelami berkas-berkas dari 14 perusahaan layanan keuangan.

Entitas tersebut tersebar di Kepulauan British Virgin, Seychelles, Hong Kong, Belize, Panama, South Dakota, dan yurisdiksi lainnya.

Dalam investigasi menyeluruh ini, ICIJ di Washington DC telah bekerja dengan lebih dari 140 organisasi media di dunia.

Investigasi yang melibatkan media ternama seperti BBC Panorama dan The Guardian ini mengungkap 6,4 juta dokumen, 3 juta gambar, lebih dari 1 juta email, dan hampir 500 ribu lembar kerja.

Ilustrasi rumah mewah. Foto: Shutter Stock

Menurut Pandora Papers, para tokoh dunia menggunakan suaka pajak offshore untuk menyembunyikan aset senilai ratusan juta dolar.

Pemimpin dan eks pemimpin dunia seperti Presiden Rusia Vladimir Putin; Raja Abdullah dari Yordania; Perdana Menteri Ceko Andrej Babis; dan eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair turut muncul dalam dokumen ini.

Perusahaan Offshore dan Suaka Pajak, Apakah Ilegal?

Perusahaan offshore diartikan sebagai perusahaan berlokasi di negara yang berbeda dengan negara tempat ia melakukan sebagian besar bisnisnya. Pembentukan perusahaan ini seringkali karena alasan pajak.

Sedangkan suaka pajak (tax haven) adalah negara yang menawarkan pajak rendah, atau bahkan tidak sama sekali, kepada bisnis atau individu asing, untuk deposit bank di lingkungan yang stabil secara politik dan ekonomi.

Sejumlah negara yang merupakan suaka pajak adalah Kepulauan Caymans, Hong Kong, Kepulauan British Virgin, Bermuda, Swiss, dan Luksemburg.

Lalu, apakah perusahaan offshore di negara suaka pajak itu ilegal? Dikutip dari Al-Jazeera, ICIJ menegaskan membangun perusahaan tersebut untuk menjalankan bisnis tidaklah ilegal.

Kepulauan Cayman di Laut Karibia Foto: Shutter Stock

Karena, sejumlah orang mungkin memiliki alasan yang sah untuk merahasiakan aset mereka, seperti perlindungan dari serangan kriminal atau penjagaan dari pemerintahan yang tidak stabil.

Namun, yang menjadi masalah adalah entitas seperti itu terbukti menarik bagi tangan-tangan jahil. Sebab, perusahaan offshore dapat memfasilitasi pengemplangan pajak dan pencucian uang.

Penggunaan jaringan kompleks dari perusahan rahasia untuk memindahkan uang dan aset, menjadi cara terbaik untuk menutup-nutupi tindak pidana mereka.

Nama-nama Siapa Saja yang Muncul?

Menurut ICIJ, hingga 35 pemimpin dan eks pemimpin negara dunia masuk ke dalam Pandora Papers. Selain itu, 330 pejabat publik dari 90 negara dan wilayah juga menghiasi laporan ini.

Raja Yordania, Abdullah II, merupakan salah satu nama yang disebut dalam Pandora Papers. Dia diduga menciptakan jaringan perusahaan offshore dan suaka pajak. Dengan tindakan tersebut, Raja Abdullah II bisa membeli properti senilai USD 100 juta atau setara Rp 1,4 triliun di Malibu, Washington hingga London.

Raja Abdullah membantah dirinya melakukan aktivitas ilegal. Dalam keterangan Istana Kerajaan Yordania, Raja Abdullah II membeli properti itu dengan uangnya sendiri dan tidak ada dana anggaran negara yang digunakan. Menurutnya, aset-aset itu sengaja dirahasiakan atas dasar keamanan dan privasi.

Perdana Menteri Republik Ceko Andrej Babis saat tiba untuk pertemuan tatap muka kedua di Uni Eropa, di Brussels, Belgia, Kamis (1/10). Foto: Francisco Seco/Pool via REUTERS

PM Ceko, Andrej Babis, juga disebut. Ia dituding tidak mengungkap penggunaan perusahaan investasi offshore untuk membeli dua villa mewah senilai jutaan dolar Euro di selatan Prancis.

Mendengar namanya masuk Pandora Papers, Babis naik pitam. Dia menduga, Pandora Papers sengaja diungkap demi membuat namanya tercemar jelang pemilu.

Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, juga disebut-sebut dalam Pandora Papers. Keluarga dan rekan Aliyev diduga terlibat dalam perjanjian properti di Inggris senilai lebih dari 400 juta Euro (Rp 6,5 triliun).

Kemudian, eks PM Inggris Tony Blair dan istrinya, Cherie Blair, tak perlu membayar biaya materai sebesar 312.000 Poundsterling (Rp 6 miliar) ketika membeli sebuah rumah di London senilai 6,4 juta Poundsterling (Rp 123 miliar).

Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga masuk ke dalam Pandora Papers, meskipun namanya tak disebut secara langsung.

Dikutip dari Al-Jazeera, laporan tersebut mengungkap pembelian properti di Monako senilai USD 4 juta (Rp 57 miliar) lewat perusahaan offshore. Properti itu disebut dibeli untuk orang wanita yang dikabarkan memiliki hubungan khusus dengan Putin. Kabar ini tentu saja langsung disanggah oleh Kremlin.

Nama-nama di atas hanyalah sebagian kecil dari ratusan orang yang muncul dalam Pandora Papers. Jumlah nama pejabat yang masuk dalam Pandor Papers bahkan melampaui laporan serupa yang sebelumnya, yakni Panama Papers dan Paradise Papers.

Presiden Rusia Vladimir Putin. Foto: Sputnik/Vladimir Smirnov/Kremlin via REUTERS

Apa Bedanya dengan Panama dan Paradise Papers?

Sebelum Pandora Papers, sudah ada beberapa kebocoran data besar di tahun-tahun sebelumnya: Panama Papers pada 2016 dan Paradise Papers pada 2017. Apa yang membedakan ketiganya?

Dikutip dari situs resmi ICIJ, pembeda dari ketiga laporan ini adalah sumber dan besar kebocoran datanya. Data Pandora Papers, dengan 11,9 juta dokumen sebesar 2,94 TB, dikumpulkan dari 14 layanan keuangan yang berbeda dari 38 wilayah.

Panama Papers pada 2016, dengan 11,5 juta dokumen sebesar 2,6 TB, datang dari satu sumber: Mossack Fonseca, firma hukum yang kini sudah ditutup.

Sedangkan laporan Paradise Papers pada 2017 berdasarkan oleh kebocoran 13,4 dokumen sebesar 1,4 TB. Data-data tersebut datang dari satu firma hukum offshore Appleby; Asiaciti Trust, sebuah layanan keuangan berlokasi di Singapura; dan data perusahaan pemerintahan di 19 yurisdiksi.

Pandora Papers berhasil mengumpulkan informasi 27.000 perusahaan dan 29.000 penerima manfaat dari 11 penyedia layanan. Ini berjumlah dua kali lipat dari penerima manfaat yang diidentifikasi di Panama Papers.

Pandora Papers juga mengaitkan aktivitas offshore dengan politisi dan pejabat publik dengan jumlah dua kali lebih banyak dibandingkan Panama Papers.

Pandora melibatkan lebih dari 330 politisi dan pejabat publik dari 90 negara dan wilayah, termasuk 35 pemimpin dan eks pemimpin negara.