Penjelasan Sri Mulyani Soal Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dari IMF

Sri Mulyani di penertiban impor berisiko tinggi (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi rilis Dana Moneter Internasional (IMF) terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun ini yang dirediksi hanya akan tumbuh sebesar 5,1% dan pada tahun depan diperkirakan sebesar 5,3%.

Meskipun proyeksi di bawah target pertumbuhan yang ditetapkan APBN Perubahan tahun ini sebesar 5,2%. Namun Sri Mulyani kemudian mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi 2017 berkisar di angka 5,1-5,17%.

Menurut Sri Mulyani, tak ada perbedaan signifikan antara IMF dan pemerintah. Dia mengatakan perbedaan hanya dari nuansa statistik karena pemerintah lebih optimistis mendorong laju ekspor dan investasi hingga tahun depan. Hal itu terlihat dari data ekspor dan investasi pada kuartal ketiga 2017 yang tumbuh signifikan.

"IMF hati-hati di dua sisi, investasi dan ekspor. Kuartal tiga investasi melonjak yang biasanya di bawah 6%, kuartal ketiga di atas 7%. Kami lihat tanda pemulihan dan kami jaga momentumnya meningkatkan confident lakukan belanja modal untuk infrastruktur," kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (15/11).

Adapun nilai ekspor pada kuartal ketiga, kata Sri Mulyani, juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan menyentuh level di atas 17%, dari sebelumnya tumbuh negatif pada 2016.

"Kami hargai outlook global dan regional ekonomi, akan melihat momentum growth ini. Tidak ada perbedaan. Hanya nuansa interpretasi dari statistik saja," katanya.

Mengenai reformasi perpajakan, Sri Mulyani juga mengatakan tak ada perbedaan dengan IMF. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga diproyeksikan akan mengalami perbaikan karena pemerintah telah melakukan perbaikan administrasi.

"Katakan PPN dianggap perbaikan admnistrasi akan memperbaiki penerimaan. Kami sepakat. Ini juga yang dilakukan Ditjen Pajak. Lalu kerja sama DJP dan DJBC kami lakukan. Penerimaan joint DJP dan DJBC melebihi target Rp 1,9 triliun, sekarang sudah Rp 2,7 triliun. Saya katakan pada tim reform target Rp 1,9 triliun itu kekecilan," jelasnya.