Penjelasan TNI AD soal Kerja Sama dengan Pemprov Jabar Terkait Bela Negara

Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. Foto: Dispenad

TNI AD menjelaskan soal perjanjian kerja sama dengan Pemprov Jawa Barat. Kerja sama itu diteken pada tanggal 14 Maret 2025 oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Perjanjian kerja sama itu bernomor 23/DG.02.02.01/PEMOTDA dan nomor KERMA/11/III/2025. Isi perjanjiannya tentang Sinergi TNI AD Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah di Provinsi Jabar.

Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengatakan kerja sama ini merupakan inisiatif Pemprov Jabar. Ia bilang kepuasan Dedi dengan hasil program TNI Manunggal Membangun Desa membuat Pemprov Jabar ingin menjalin kerja sama dengan TNI untuk sejumlah program pembangunan di Jabar.

Berkat kerja sama ini nantinya Pemprov Jawa Barat mendapatkan bantuan personel dan fasilitas dari TNI AD dalam menjalankan program mereka.

"Nah, itu sudah dilihat dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat. Gubernur Jawa Barat melihat poin itu dan poin itu selanjutnya beliau mengajak TNI Angkatan Darat untuk melakukan wilayah Jawa Barat pada programnya Pemprov Jawa Barat," jelasnya saat dihubungi Kamis (3/4).

Wahyu juga menjelaskan, dari perjanjian itu TNI AD hanya akan bertugas sebagai pembantu pelaksanaan program Pemprov Jabar. Terkait anggarannya, semuanya murni dari Pemprov Jabar.

Sebagai tindaklanjutnya kedua pihak akan membentuk tim kerja kecil untuk pelaksaan dari setiap program yang masuk ke dalam kerja sama ini.

"Ya, kan programnya punya pemerintah Pemprov Jawa Barat. Nah, saat pelaksanaan nanti Pemprov Jawa Barat akan Berkomunikasi dengan Angkatan Darat. Untuk kita mengirimkan personel dan material, kita juga punya perlengkapan toh. Kita punya alat berat kita punya jembatan belly. Kita punya kendaraan dump truk," terang jenderal TNI bintang satu itu.

Akan tetapi, Wahyu menjelaskan tidak akan ada kegiatan pelatihan bela negara dari TNI yang diberikan ke ASN Pemprov Jabar. Soal pelatihan bela negara ini juga sempat disinggung Dedi Mulyadi dan terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 11 perjanjian kerja sama tersebut.

"Enggak ada enggak ada. Untuk yang sementara ini yang nanti akan dibicarakan lebih lanjut itu yang menjadi prioritas adalah karya bakti skala besar," katanya.

Adapun dalam pasal 4 tertuang ruang lingkup kerja sama tersebut. Salah satunya disebutkan "Pelatihan Bela Negara". Berikut isi ruang lingkup kerja sama seperti tertuang dalam Pasal 4:

a. Penyelenggaraan jembatan, jalan, dan irigasi

b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air dan Drainase

c. Kegiatan Ketahanan Pangan

d. Pengelolaan Sampah dan Pelestarian Lingkungan Hidup

e. Pencegahan Kejahatan Lingkungan berupa penggundulan hutan, penambangan liar, alih fungsi lahan dan pencemaran lingkungan

f. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh

h. Elektrifikasi atau Pemasangan Tenaga Listrik di Jawa Barat

i. Penanganan Status Keadaan Darurat Bencana (Siaga Darurat, Tanggap Darurat, Tahap Rehabilitasi, dan Rekonstruksi)

j. Kegiatan Lainnya Berdasarkan Kesepeakatan PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dedi Mulyadi Sebut ASN Akan Dilatih Bela Negara

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan LPKJ 2024 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (21/3/2025). Foto: Humas Pemprov Jabar

Dedi Mulyadi sebelumnya mengatakan ASN Pemprov Jabar kurang memiliki semangat bela negara. Menurutnya, ASN kini rasa bela negaranya kurang dibanding dengan ASN zaman dulu, sehingga mereka perlu diberi pendidikan bela negara lagi.

"Sekarang di kalangan ASN saja, spirit pemahaman dan pemaknaan negara secara utuh relatif sangat rendah. ASN lho, coba lihat. Kemudian anak-anak sekolah, rendah banget hari ini. Sehingga diperlukan upaya-upaya luar biasa oleh gubernur untuk membangun kesadaran itu," ucap Dedi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4).

Dedi menjelaskan ada dua macam bela negara, yakni formal dan kultural. Untuk bela negara formal, bisa dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan semi-militer.

Sedangkan untuk bela negara kultural, Dedi mencontohkan bagaimana mereka menjaga kekayaan alam yang Indonesia miliki. Contohnya, ia melarang pengerukan sungai-sungai, serta melarang pembangunan di bantaran sungai.

"Ruang sawah harus dibuka. Pepohonan harus ditanam. Itu kan bela negara sebenarnya. Itu bela negara kultural yang sesungguhnya. Karena negara kita itu hutan, gunung, sawah, lautan. Sudah jelas," imbuhnya.

Aparatur Sipil Negara Pemprov Jabar bakal diikutsertakan dalam pembekalan bela negara. Dedi Mulyadi bakal melibatkan tentara dan polisi sebagai instruktur atau pemateri dalam kegiatan belajar negara nantinya.

Demul mengatakan, ASN Pemprov Jabar harus memiliki komitmen dalam melayani masyarakat, seperti yang dilakukan para anggota TNI.