Penulis Naskah Akademik Keppres 1 Maret Bantah Hilangkan Peran Soeharto di SU
PerbesarADVERTISEMENT
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang ditetapkan jatuh pada 1 Maret menuai pro kontra. Sejumlah pihak merasa peran Soeharto dihilangkan dalam peristiwa Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 karena namanya tak tercantum dalam Keppres yang menjadi dasar historis penetapan hari nasional itu.
ADVERTISEMENT
Salah satu yang mengindikasikan penghilangan peran Soeharto tersebut adalah Fadli Zon, politikus Gerindra yang juga doktor sejarah lulusan UI. Dalam rangkaian twitnya, Fadli Zon mengkritisi Keppres tersebut bahkan terlibat debat dengan Menko Polhukam Mahmud MD.
Dalam salah satu twit jawabannya, Mahfud MD mengatakan bahwa nama Soeharto disebut di dalam Naskah Akademik yang menjadi dasar penetapan Keppres tersebut.
Pernyataan Mahfud didukung oleh penulis Naskah Akademik Keppres Hari Penegakan Kedaulatan Negara, Sri Margana. Sejarawan dari UGM ini membantah bahwa peran Soeharto dihilangkan.
"Ada yang mengatakan menghilangkan peran Soeharto. Itu tidak benar," kata Margana dalam acara Memahami Keppres No 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara di kanal YouTube Humas Jogja, Senin (7/3/2022).
ADVERTISEMENT
Sri Margana menjelaskan, dalam Naskah Akademik yang dia susun, nama Soeharto disebut sebanyak 48 kali. Itu menandakan peran Soeharto sebagai pemimpin serangan tak dihilangkan.
Peran Letkol Soeharto adalah bersama-sama pasukannya menyerang dari Kuncen kemudian masuk Patuk dan bergabung dengan Mayor Sardjono di Vredeburg, Yogyakarta.
"Di Naskah Akademik kami jelas sekali peran Letkol Soeharto sebagai orang yang ditunjuk memimpin serangan, itu jelas sekali. Bahkan di naskah itu ada Pak Harto disebut sampai 48 kali untuk menunjukkan peran beliau sebagai pemimpin Serangan Umum 1 Maret," bebernya.
Margana menjelaskan, Keppres ini bukanlah historiografi, melainkan sebuah dokumen administratif yang esensinya untuk menetapkan hari besar nasionalnya.
Margana mengatakan, ada 2 ribu orang yang terlibat dalam serangan tersebut dan tidak semua bisa disebutkan. Maka dari itu yang disebut di Keppres adalah pemimpin tertinggi atau perwakilan dari suatu institusi.
ADVERTISEMENT
"Cukup yang disebut pemimpin-pemimpin tertinggi atau perwakilan representasi yang mewakili institusi," katanya.
Di sisi lain, Margana menjelaskan Serangan Umum 1 Maret ini tidak hanya perjuangan satu orang saja. Banyak tokoh yang berperan seperti Wali Kota Yogyakarta Soedarisman Poerwokusumo, Kolonel Gatot Subroto, Kolonel TB Simatupang, Mayor Soedjono, Mayor Soekasno hingga Mayor Sardjono dan Letkol Vince Samuel.
Naskah Akademik 133 Halaman
Naskah Akademik Keppres 1 Maret ini disusun oleh Sri Margana bersama dosen UGM lainnya seperti Julianto Ibrahim. Kemudian ada nama Siti Utami Dewi Ningrum, Satrio Dwicahyo, dan Ahmad Faisol di tim penyusun. Tebalnya mencapai 133 halaman.
Dalam Naskah Akademik yang bisa diakses di website Kemendagri itu dijelaskan bahwa kajian akademis tentang Serangan Umum 1 Maret 1949 ini telah diseminarkan pada lingkup daerah dan lingkup nasional baik seminar lokal dan nasional.
ADVERTISEMENT
Turut pula melibatkan para pakar sejarah dari berbagai universitas di Indonesia, yaitu Dr. Sri Margana, M.Phil (UGM); Julianto Ibrahim, M.Hum (UGM); Prof. Dr. Nina Herlina Lubis (UNPAD); Prof. Dr. Gusti Asnan, M.A. (UNAND); Dr. Suryadi Mapangara, M.Hum (UNHAS); Dr. Abdul Syukur, M.A. (UNJ); Dr. Hilmar Farid (Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Pusat); Prof. Dr. Mahfud MD (Menkopolhukam); Prof. Dr. Dadan Wildan (Staf Ahli Sekneg).
"Merekomendasikan agar agar Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 dijadikan sebagai Hari Nasional," begitu yang tertulis dalam Naskah Akademik tersebut.
Sebanyak 30 buku digunakan sebagai tinjauan historiografi Serangan Umum 1 Maret 1949. Termasuk pula buku yang berjudul "Letnan Kolonel Soeharto: Bunga Pertempuran Serangan Umum 1 Maret 1949" dan "Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya".
ADVERTISEMENT
Selama Ini Dianggap Mengesampingkan Tokoh Bangsa
Pada penutup Naskah Akademik, dijelaskan bahwa peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 penting ditetapkan sebagai Hari Nasional dengan nama Hari Penegakan Kedaulatan Negara dengan sejumlah alasan, yaitu:
ADVERTISEMENT
Tanpa Penokohan Figur Tertentu
Selain itu, ada pula saran dari Naskah Akademik bahwa Hari Penegakan Kedaulatan Negara dirumuskan tanpa penokohan terhadap figur tertentu.
"Hari Penegakan Kedaulatan Negara (HPKN) dirumuskan tanpa penokohan terhadap figur tertentu yang dianggap memainkan peran sentral dimaksudkan untuk memberikan kejernihan berpikir bahwa upaya menegakkan kedaulatan negara bukanlah upaya individual tetapi sebuah upaya yang dilaksanakan secara kolektif seluruh komponen bangsa," demikian yang tertulis.
Tanggapan Sultan HB X
Penetapan Hari Penegakan Kedalautan Bangsa merupakan usulan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) sejak beberapa tahun lalu dan diseriusi pemerintah pada akhir 2021.
Sri Sultan menyatakan bahwa bersatunya para tokoh dan rakyatlah yang melahirkan peristiwa Serangan Umum 1 Maret.
ADVERTISEMENT
"Disahkannya Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sekaligus menjadi sebuah tetenger (penanda) bahwa Serangan Umum 1 Maret lahir dari manunggal-nya banyak tokoh dan golong gilig-nya seluruh masyarakat (bersatunya banyak tokoh dan masyarakat) dalam spirit Satya Wacana Mahardika," kata Sultan dalam acara Memahami Keppres No 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara di kanal YouTube Humas Jogja, Senin (7/3/2022)..
Sri Sultan menjelaskan, dahulu para tokoh dan masyarakat menggunakan simbol janur kuning dalam tekad menggelorakan serangan kejut 1 Maret 1949.
Kini, tugas kita adalah menyematkan pita merah putih yang membawa impresi jiwa Pancasila dan semangat kebangsaan.
"Menandai bahwa api semangat masih hidup di hati rakyat, guna merawat NKRI tetap lestari," katanya.
