Penutupan Mukernas PPP: Gelar Muktamar Usai Lebaran-Tak Bahas Ketum

Suasana Mukernas II PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah selesai menggelar Mukernas di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Mukernas yang digelar sejak Jumat (13/12) hingga Sabtu (14/12) ini melahirkan beberapa pembahasan.

Salah satunya adalah pelaksanaan muktamar usai Lebaran 2025, hingga tidak adanya pembahasan pergantian ketua umum (ketum).

Lantas, apa saja hasil Mukernas itu?, berikut kumparan rangkum:

Muktamar Digelar Usai Lebaran 2025

Plt. Ketum PPP Mardiono, akan melaksanakan Muktamar X, usai Lebaran tahun depan.

"Nah, tadi sudah diselesaikan dengan kesimpulan yang pertama itu adalah muktamar akan kita selenggarakan setelah lebaran," kata Mardiono.

Nanti, tempat dan pelaksanaan muktamar akan ditentukan oleh DPP.

Konferensi pers Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono usai Mukernas II di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12/12) malam. Foto: Zamachsyari/kumparan

"Sedangkan waktu dan tempatnya rekan-rekan wilayah menyerahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat akan ditentukan kapan, tanggal berapa, dan kemudian akan diselenggarakan di mana," ucap dia.

Mardiono juga menyebut, ada wacana menggelar muktamar di Bali. Tapi keputusan akan dilanjutkan melalui rapat-rapat oleh DPP usai mukernas ini.

Mukernas II PPP Selesai, Mardiono: Tak Bahas Calon Ketua Umum

Sejak Soeharso Monoarfa yang menjabat pada 2020-2022, PPP tak lagi mempunyai ketum. Muhammad Mardiono hanya menjabat sebagai pelaksana tugas (plt.) ketum atas hasil mukernas 2022.

Tapi pada mukernas ini, Mardiono menyebut tak ada pembahasan soal ketum.

"Bahwa di dalam Mukernas ini saya garisbawahi, tidak sama sekali membahas calon ketua umum," kata Mardiono di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12).

Plt Ketum PPP Mardiono menyampaikan pidato politik dalam Mukernas II PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Tak satu pun peserta mukernas, yang berasal dari pimpinan wilayah mengusulkan nama-nama calon ketum.

"Tidak satu pun ketua wilayah maupun sekretaris wilayah para peserta Mukernas ini mengusulkan atau menyebut saja satu nama, itu tidak ada," ujarnya.

Mardiono Bicara Kans Maju Jadi Ketum PPP Lagi

Meski tak membahas bursa calon ketum, Mardiono sempat menyebut peluangnya maju jadi ketum lagi.

Mardiono menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sama sekali memiliki ambisi untuk menjabat sebagai ketua umum.

"Tapi kalau saya diberi amanah, saya jalankan. Karena amanah analogisnya sebagai seorang prajurit, kalau saya dipanggil, saya laksanakan. Kalau saya dipanggil, saya akan hadir," kata Mardiono di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12) malam.

"Tapi kalau tidak, saya tidak akan memburu itu. Dan itulah perjalanan pengabdian saya selama ini," lanjutnya.

Mardiono Singgung Syarat jadi Ketum PPP: Minimal Pernah Jadi Pengurus 1 Tingkat di Bawah

Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengungkapkan syarat seseorang kader dapat menduduki posisi ketua umum di partai berlambang ka'bah itu.

Ia menjelaskan bahwa seorang kader harus pernah menjabat sebagai pengurus selama satu periode 1 tingkat di bawah DPP.

Plt Ketum PPP, Mardiono, di Mukernas II PPP di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (13/12). Foto: Jonathan Devin/kumparan

"Jadi ada syarat itu ya, jadi seorang ketua umum itu harus minimal sudah pernah menjabat satu periode di bawah satu tingkat. Yang bisa disebut satu tingkat adalah misalnya wakil ketua umum. Ketua wilayah. Apa lagi? Pengurus DPP boleh? Pengurus DPP, pengurus harian. Itu bisa," kata Mardiono di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (14/12) malam.

Alasannya, PPP adalah partai berbasis kader dan punya sejarah yang panjang. Maka bukan hal mudah menahkodai partai itu.

"Mana mungkin ya, orang lain tiba-tiba datang kemudian akan memimpin sebuah organisasi besar. Ini organisasi tingkat nasional. Apalagi PPP ini kan partai yang didirikan yang sudah cukup tua. Jadi tidaklah mudah tentu untuk mengetahui tentang bagaimana perjalanan Partai Persatuan Pembangunan. Jadi perlu ada transisi baik dulu," ucap dia.

Mukernas Sempat Diwarnai Keributan

Sempat terjadi keributan pada penutupan mukernas itu. Hal itu seperti terlihat dalam video yang diterima kumparan. Terlihat keributan melibatkan dua kader PPP yakni Ketua DPP PPP bidang OKK, Idy Muzayyad dengan Wasekjen DPP PPP, Rapih Herdiansyah.

Tampak dalam video Idy mencoba menyampaikan interupsi dalam agenda Mukernas PPP tersebut. Kemudian ia tampak ditahan untuk ditenangkan oleh Satgas PPP yang bertugas.

Kemudian Rapih menghampiri Idy untuk menegur dan keributan pun tak terhindarkan.

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sempat diwarnai keributan pada Sabtu (14/12) siang. Foto: Dok: Istimewa

Saat dikonfirmasi, Idy menjelaskan bahwa keributan itu terjadi saat Mukernas ke-II PPP dengan agenda mendengar pandangan umum para Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP seluruh Indonesia. Saat DPW Bali PPP dipanggil untuk dimintai pandangan umumnya, Idy mengaku menyampaikan interupsinya. Ia mengaku tak terima DPW Bali PPP diminta pandangan, sebab selama ini masih berstatus dibekukan.

"Nah interupsi yang saya masalahkan adalah bahwa DPW Bali ini sudah di gugat ke mahkamah partai dan keputusannya adalah dibekukan. Dan untuk mengadakan kegiatan Muswil dengan kepanitian bersama tapi itu tidak dilaksanakan," kata Idy.

"Dalam pemahaman kami itu DPW Bali itu gak ada harusnya tidak dipanggil untuk memberikan pandangan umum begitu," sambungnya.

Saat interupsi, Idy mengeklaim mendapat kekerasan dari Rapih Herdiansyah.

"Nah pada saat interupsi itu lah, si ajudan pak Ketum [Rapih] melakukan ancaman kekerasan sampai narik kerah baju saya," ucap dia.

"Sewaktu saya bicara juga, mic yang saya pakai direbut paksa sama preman yang disiapkan loyalis Plt Ketua umum DPP Mardiono," pungkas Idy.