Peran TNI dan Polri di Masa Pandemi: Vaksinasi hingga Urusan Awasi Makan

Ilustrasi COVID-19. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Sejak pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional pada 2020, TNI telah banyak ditugaskan membantu penanganan corona di Indonesia.

Mulai dari membantu operasional RS darurat, pelaksanaan vaksinasi, pembagian bansos, hingga mendisiplinkan masyarakat di setiap masa pembatasan sosial.

Peran TNI dan Polri terbukti sangat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas penanganan pandemi di RI. Namun di satu sisi, sejumlah pihak beranggapan terlalu banyak persoalan penanganan pandemi yang harus ditangani TNI dan Polri.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau akrab disapa JK, salah satunya, menilai perangkat pemerintah lain harusnya ikut ambil peran signifikan. Menurutnya, banyak hal yang seharusnya tidak perlu ditangani TNI dan Polri.

"Tapi memang ada sedikit kurang menurut saya kurang pas itu bahwa hampir semuanya tugas berat itu dilaksanakan oleh TNI dan Polisi. Mau bentuk pendisiplinan, sembako, yang dikasih tugas polisi. Maka pertanyaannya di mana tugasnya bupati camat lurah?" kata JK.

"Ini harus diseimbangkan semuanya. kebijakan pemerintah benar tapi pelaksanaannya harus tepat," sambung dia.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla melambaikan tangan saat akan mengikuti acara peluncuran "Gerakan Nasional Mengisi Masjid dengan 1 Juta Sajadah Pelindung COVID-19" di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (11/3/2021). Foto: Rival Awal Lingga/ANTARAFOTO

Memang, berdasarkan pengalamannya, ia mengakui pendisiplinan melalui TNI/Polri efektif. Tapi jumlah mereka sangat sedikit di daerah.

"Pengalaman kita TNI/Polri lebih disiplin, tapi kan jumlahnya tidak cukup. Jangan semua, sembako pun ke mereka. Kasihan camat lurah yang mengetahui rakyatnya itu gimana. Yang penting adalah perilaku masyarakat, sangat penting," tutur JK.

Lantas, memang apa saja tugas yang diberikan kepada TNI selama pandemi? Berikut dirangkum kumparan, Selasa (27/7):

Siapkan RS Darurat hingga Lapangan

Pada awal pandemi, pemerintah memutuskan membangun RSDC Wisma Atlet Kemayoran untuk mengantisipasi lonjakan pasien corona di RI. Sejak awal hingga saat ini, TNI lah yang mengawal pembentukan sarana dan pra sarana hingga jalannya RSDC Wisma Atlet.

Menanggapi lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran lalu, TNI pun ditugaskan untuk membuat RS lapangan di berbagai daerah mulai dari RS Lapangan Indrapura (RSLI) Surabaya, Lapangan Bambanglipuro Bantul, hingga RS Lapangan Benteng Vastenburg Solo. Adapun tenda darurat di sejumlah RS pemerintah dibangun oleh TNI.

Vaksinasi

TNI telah diminta mengawasi jalannya vaksinasi corona nasional sejak program ini menyasar tenaga kesehatan pada Januari lalu. Saat itu para nakes wajib menanggapi sms vaksinasi, dan apabila penerima tidak merespons TNI dan Polri yang ditugaskan mendatangi mereka.

Pada Juni lalu, Jokowi meminta TNI dan Polri semakin dilibatkan guna mempercepat proses penyuntikan. Markas-markas TNI pun diarahkan untuk menggelar program vaksinasi bagi warga.

"Beliau sudah meminta TNI-Polri untuk vaksinasi 400 ribu sehari. Sehingga 600 ribu lewat pemerintah daerah dan 400 ribu melalui jalur TNI-Polri," jelas Budi dalam jumpa pers di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (14/6).

Baru-baru ini, ribuan warga mengikuti kegiatan vaksinasi yang digelar oleh TNI Angkatan Udara di Hanggar Depohar 10 Husein Sastranegara, Kota Bandung pada Senin (26/7). Giat penyuntikan vaksin Sinovac itu dihadiri langsung Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Ditargetkan, dalam rentang waktu dua hari, 4 ribu warga dapat menerima vaksin. Ada pun kegiatan vaksinasi itu digelar sesuai arahan dari Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar kekebalan kelompok atau herd immunity segera terbentuk.

Warga mengikuti kegiatan vaksinasi yang digelar oleh TNI Angkatan Udara di Hanggar Depohar 10 Husein Sastranegara, Kota Bandung pada Senin (26/7). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Tracer

Di masa pandemi, melakukan penelusuran kontak dari kasus positif oleh tracer adalah salah satu hal yang penting dilakukan. Tetapi Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, untuk tracing aturan dari WHO mesti punya 30 tracer per 100 ribu penduduk.

Jadi, dengan jumlah penduduk Indonesia, dibutuhkan 80 ribu tracers. Sehingga TNI kemudian ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tracer tersebut.

"Sekarang masih punya 5 ribuan plus rekrut. Karena mesti cepat kita cari cara paling cepat rekrut orang-orang yang kenal daerahnya dan bisa cepat disiplin dia jalan. Kita kontak, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, punya sekitar 60-80 ribu anggota hampir di seluruh desa," ungkap Budi, Selasa (9/2).

Menkes telah melakukan rapat gabungan dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Dan disepakati sejak Februari lalu, anggota TNI dilatih oleh puskesmas untuk menjadi tracer.

"Puskesmas tetap komando surveilans dan ada petugas, untuk berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas diajari tracing. Begitu ada kontak erat bisa enggak 15-30 orang 2 minggu sebelumnya dalam 72 jam di-trace," bebernya.

Ilustrasi TNI Angkatan Darat. Foto: Shutter Stock

Pendisiplinan Warga di Masa PSBB hingga PPKM Level 4

Selama pandemi, pemerintah telah menerapkan sejumlah pembatasan sosial bagi warga untuk menekan laju penularan COVID-19. Mulai dari PSBB pada awal 2020, larangan mudik Lebaran tahun lalu, pembatasan pada libur Nataru, larangan mudik Lebaran tahun ini, PPKM mikro, hingga PPKM Level 4 yang diterapkan untuk menekan lonjakan kasus corona saat ini.

Selain Polri, TNI diturunkan untuk mendisiplinkan warga di masa-masa pembatasan dan larangan ini. Mereka ditugaskan berpatroli di berbagai titik krusial mulai dari bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, serta berbagai titik penyekatan warga.

TNI ditugaskan untuk mendisiplinkan warga hingga ke pelanggaran terkecil. Termasuk apabila ada warga yang melanggar batas dine in 20 menit di warung makan atau kedai selama PPKM Level 4.

Anggota TNI AD bersama Satpol PP Kabupaten Bogor memeriksa surat hasil swab antigen dan vaksinasi COVID-19 milik pengendara mobil saat penyekatan jalur Puncak di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/7/2021). Foto: ARIF FIRMANSYAH/ANTARA FOTO

Bagikan Bansos ke Warga

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk percepatan penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah. Hal itu untuk meringankan beban masyarakat di tengah masa PPKM Level 4 di Jawa-Bali yang masih berlaku sampai 25 Juli 2021.

"TNI-Polri bersama stakeholder lainnya untuk melakukan akselerasi penyaluran bansos kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak COVID-19," kata Sigit saat di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/7).

Mantan Kapolda Banten itu meminta, seluruh jajaran TNI-Polri, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas melakukan pemetaan di wilayahnya, sehingga penyaluran bansos tersebut tepat sasaran.

"Seperti yang sudah kami lakukan selama ini, bantuan dari pemerintah yang disalurkan melalui TNI-Polri akan dipastikan tepat sasaran ke masyarakat di Indonesia. Jajaran kami instruksikan melakukan pemetaan," ujar Sigit.

Sejak pertama kali diterapkan PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli hingga 19 Juli 2021, setidaknya Polri telah menyalurkan 475.420 paket dan 2.471.217 kilogram beras sudah disalurkan kepada masyarakat.

Selain itu terdapat bantuan sosial yang disalurkan Polri berupa 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 Alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

Menaker Ida Fauziyah dan Mensos Juliari P. Batubara menyerahkan bantuan sosial (bansos) sembako Presiden RI kepada pekerja atau buruh korban PHK. Foto: Kemenaker

Salurkan Obat-Obatan Bagi Warga yang Isoman

Pasien COVID-19 isolasi mandiri (isoman) kini tetap akan mendapatkan obat gratis meski berada di wilayah yang tak terjangkau 11 aplikasi telemedicine partner pemerintah. Babinsa (Bintara Pembina Desa) TNI yang lagi-lagi ditugaskan membantu mendistribusikan obat dari puskesmas kepada pasien-pasien tersebut.

"Untuk daerah-daerah yang tidak ada akses telemedicine kita bergerak dengan TNI. Jadi kita sudah bikin dengan mekanisme yang sama orangnya harus tes positif (COVID-19) dulu nanti dimasukkan ke tim Puskesmas kita. Jadi kita tahu kaya sekarang cuma nanti obatnya di drop," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin saat rapat dengan Komisi IX di DPR, Selasa (13/7).

Ia menyebut, model penyaluran obat sama dengan masyarakat yang menggunakan aplikasi telemedicine. Bedanya, pasien harus datang ke Puskesmas untuk diperiksa terlebih dahulu.

"Nanti langsung didrop Babinsa langsung ke tempat-tempat yang butuh, alurnya sama di lab dulu positif, kalau tadi ke konsul ke telemedicine ini ke puskesmas, nah obatnya langsung dikirim gratis," kata Budi.

Awasi Warga Makan 20 Menit Selama PPKM Level 4

Selama pandemi, pemerintah telah menerapkan sejumlah pembatasan sosial bagi warga untuk menekan laju penularan COVID-19. Mulai dari PSBB pada awal 2020, larangan mudik Lebaran tahun lalu, pembatasan pada libur Nataru, larangan mudik Lebaran tahun ini, PPKM mikro, hingga PPKM Level 4 yang diterapkan untuk menekan lonjakan kasus corona saat ini.

TNI dan Polri diturunkan untuk mendisiplinkan warga di masa-masa pembatasan dan larangan tersebut. Mereka ditugaskan berpatroli di berbagai titik krusial mulai dari bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, serta berbagai titik penyekatan warga.

TNI ditugaskan untuk mendisiplinkan warga hingga ke pelanggaran terkecil. Termasuk apabila ada warga yang melanggar batas dine in 20 menit di warung makan atau kedai selama PPKM Level 4.

Hal ini disampaikan langsung Mendagri Tito Karnavian. Ia memastikan aturan makan di tempat bagi warga selama PPKM Level 4 pun akan di awasi TNI/Polri.

"Eksekusinya pada penegak aturan didukung TNI/Polri dan pelaku usahanya sendiri," kata Tito dalam jumpa pers virtual, Senin (26/7).