Pergub PSBB di DKI: Ada Karyawan PDP, Kantor Harus Tutup 14 Hari

Foto udara suasana gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Gubernur DKI Anies Baswedan telah meneken Peraturan Gubernur (Pergub)No 33 Tahun 2020 terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Dalam Pergub itu diatur tentang operasional perkantoran.

Salah satunya, perusahaan wajib menutup kantor apabila terdapat karyawannya yang menjadi pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona. Aturan tersebut tertulis dalam Pasal 10 ayat 2.

"Aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja," bunyi Pergub DKI No 33/2020.

Foto udara suasana gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Selanjutnya, petugas medis dibantu satuan pengamanan akan mengevakuasi dan melakukan penyemprotan disinfektan di kantor tersebut. Penyemprotan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari ruangan hingga peralatan kerja.

"Penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar Corona Virus Disease (COVID-19) telah selesai," lanjutnya.

Kantor yang Boleh Beroperasi saat PSBB

Tak semua perkantoran boleh melakukan aktivitas selama masa PSBB di Jakarta, 10-23 April. Dalam Pasal 10 ayat 1 Pergub DKI No 33/2020, ada beberapa sektor perkantoran yang diperbolehkan beroperasi.

Adapun, perkantoran yang masih bisa beroperasi selama PSBB yaitu:

--------

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!