PERHUMAS Soroti Regenerasi Humas Berlandaskan Etika dan Integritas
PerbesarDi tengah derasnya arus informasi dan perubahan perilaku publik di ruang digital, praktisi humas dituntut tidak hanya piawai menyampaikan pesan, tetapi juga mampu membangun kepercayaan, membaca konteks, dan memastikan komunikasi dapat berdampak nyata.
Isu tersebut menjadi salah satu sorotan dalam PEMUDA 2026-Ruang Humas Muda, yang merupakan bagian dari rangkaian acara hari kedua Konvensi Humas Indonesia (KHI) 2026 di The Sunan Hotel Solo, Minggu (18/10/2026).
Mengusung tema “Humas sebagai Daya Bangsa – Menenun Kepercayaan, Menggerakkan Indonesia”, forum ini menyoroti peran generasi humas muda dalam menjaga reputasi dan menjawab tantangan komunikasi yang terus berkembang.
Ketua Umum PERHUMAS Boy Kelana Soebroto menilai, regenerasi profesi humas tidak cukup dilakukan dengan memberikan ruang bagi generasi muda. Lebih dari itu, proses tersebut perlu disertai pewarisan nilai, etika, dan standar profesional.
“Generasi senior tidak cukup mewariskan panggung. Yang harus terus mengalir adalah standar, etika, keberanian berpikir, dan tanggung jawab profesi,” kata Boy dalam sambutannya, Minggu (18/10).
Dalam praktiknya, tantangan membangun kepercayaan semakin kompleks di era digital dan media sosial. Tingginya angka keterlibatan (engagement) dan viralitas suatu konten tidak selalu mencerminkan pengaruh yang berarti bagi masyarakat.
Sementara itu, Budi Adiputro dan Arie Putra, Co-Founder Total Politik menyoroti pentingnya mendorong keterlibatan publik yang bermakna di ruang digital. Menurutnya, komunikasi tidak seharusnya berhenti pada penyampaian informasi secara satu arah, tetapi perlu membuka ruang partisipasi masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat kreator konten lingkungan Jerhemy Owen yang menekankan bahwa viralitas hanyalah langkah awal untuk mendorong perubahan. Perhatian publik perlu diarahkan menjadi tindakan yang memberikan manfaat nyata.
“Dampak baru terjadi ketika perhatian diterjemahkan menjadi perubahan perilaku dan aksi nyata,” kata Jerhemy.
CEO & Founder JEJAKIN Arfan Arlanda mengimbuhkan, upaya tersebut perlu disertai pengukuran yang jelas. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi tidak berhenti pada seberapa luas pesan tersebar, tetapi juga sejauh mana perubahan yang dihasilkan dapat dibuktikan.
Prinsip serupa berlaku ketika organisasi menghadapi kesalahan atau krisis yang berpotensi merusak reputasi. Dalam situasi tersebut, kepercayaan publik tidak cukup dipulihkan melalui klarifikasi, tetapi membutuhkan konsistensi antara pesan yang disampaikan dan tindakan yang dilakukan.
Troy Reza Warokka, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat PERHUMAS, Direktur Operasional ITDC, sekaligus Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, mencontohkan pengelolaan reputasi destinasi The Mandalika yang membutuhkan konsistensi informasi, kesiapan operasional, serta pengalaman nyata pengunjung.
“Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui promosi dan citra positif, melainkan juga konsistensi informasi, kesiapan operasional, koordinasi pemangku kepentingan, dan pengalaman nyata pengunjung,” kata Troy.
Sementara itu, Sekar Adisty Prabandari, Head of Corporate Communication PT Blue Bird Tbk, menekankan pentingnya respons yang transparan dan empatik, disertai perbaikan layanan. Keduanya menggarisbawahi bahwa reputasi institusi dibentuk bukan hanya oleh cara organisasi berbicara, melainkan juga oleh bagaimana organisasi bertindak dan bertanggung jawab.
Selain menghadapi tantangan komunikasi digital dan pengelolaan krisis, keberlanjutan profesi humas juga bergantung pada kesiapan generasi muda mengambil peran kepemimpinan. Andi Raviali Ramadhan, Ketua PERHUMAS Muda Jakarta Raya 2024-2025, menilai estafet kepemimpinan perlu dimaknai sebagai proses meneruskan nilai dan tanggung jawab profesi, bukan sekadar pergantian generasi.
Ghina Amani Kemal Gani, Executive Director LSPR Institute of Communication and Business, mengingatkan bahwa reputasi yang telah dibangun tidak dapat menjadi jaminan untuk masa depan. Organisasi tetap perlu merawat reputasinya melalui keputusan yang bertanggung jawab dan keberanian beradaptasi.
“Estafet kepemimpinan berarti menjaga fondasi yang telah dibangun sekaligus memastikan warisan tersebut tetap relevan bagi generasi berikutnya,” kata Ghina.
Dalam konteks tersebut, kemampuan memahami kecerdasan buatan (AI literacy), membaca data (data literacy), dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan etis menjadi bekal penting bagi humas muda. Ketiganya diperlukan agar praktisi mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan akurasi informasi dan tanggung jawab kepada publik.
Pentingnya kemampuan mengolah informasi menjadi pesan yang bermakna juga menjadi perhatian dalam sesi aktivasi bersama jurnalis data Katadata.co.id Reza Aji Pratama dan Lead of Design Team Katadata Creative Studio Muhamad Yana. Peserta diajak mengolah data menjadi narasi dan visual komunikasi dengan tetap mempertahankan konteks serta akurasi informasi.
“Angka baru bernilai komunikasi ketika diberi konteks dan konsekuensi yang dipahami manusia,” ujar Reza. Yana menambahkan bahwa visual harus membantu publik memahami data tanpa mengubah makna yang terkandung di dalamnya.
Berbagai perspektif tersebut menegaskan bahwa peran humas tidak berhenti pada penyampaian informasi atau pengelolaan citra. Humas juga bertanggung jawab memastikan pesan dipahami secara tepat, tanggap dengan kebutuhan publik, dan menjaga konsistensi antara komunikasi dengan tindakan organisasi.
Bagi generasi humas muda, kemampuan membangun kepercayaan menjadi fondasi penting untuk menghadapi perubahan lanskap komunikasi sekaligus menjaga keberlanjutan reputasi institusi dan profesi.