Perlu Dana Rp 90 T, Bangun Pengolahan Limbah Air di DKI Dibantu Pusat

Nelayan dan Proyek Tanggul Laut di Cilincing (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pemerintah Provinisi DKI Jakarta saat ini belum memilki pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah ini sangat dibutuhkan guna mencegah warga menggunakan air tanah yang terus menyebabkan penurunan permukaan tanah.

Maka dari itu pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan membantu Pemprov DKI Jakarta membangun pengolahan air limbah.

"Penurunan muka tanah, salah satunya karena pemakaian air tanah yang berlebihan, sumur berlebihan. Ini yang harus dicegah, berarti rumah tangga harus punya alternatif dan alternatif hanya bisa dari jaringan air bersih yang dibangun pemda," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Soemantri, Brodjonegoro di sela-sela pantauan proyek tanggul pantai, di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (8/12).

Bambang menjelaskan Jakarta membutuhkan anggaran hampir sebesar Rp 90 triliun untuk membangun pengolahan air limbah menjadi air bersih untuk warga.

"Dibutuhkan hampir Rp 90 triliun, tapi untuk sampai periode 2050, untuk bisa membuat Jakarta itu benar-benar mempunyai saluran air limbah yang benar," kata Bambang.

"Ini kerja bersama antara pusat dan daerah, jadi tidak sendirian," ujar Bambang. Meski demikian, Bambang belum menyebut jumlah yang siap dianggarkan serta jumlah pengolahan limbah yang akan dibangun.

Bambang Brodjonegoro. (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)

Selain pembangunan pusat pengolahan limbah, pemerintah pusat bersama Pemprov DKI juga tengah menyiapkan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara. Ditargetkan pada tahun 2019, tanggul pantai sepanjang 20 km akan terbangun untuk menghindari banjir di pesisir Jakarta.