Perludem: Partai Masih Anggap Laporan Dana Kampanye Sebagai Formalitas

Perwakilan Partai Perindo tiba di KPU melaporkan Dana Kampanye Pemilu 2019, Minggu (23/9/2018). (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 telah melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Jumlah LADK dari 15 partai beragam, mulai dari PDIP mencapai Rp 105 miliar, PKS sebanyak awal Rp 17 miliar, Demokrat dengan nominal Rp 839 juta, hingga Perindo dan Partai Garuda yang 'hanya' Rp 1 Juta.

Perludem menganggap para partai yang melaporkan LADK dengan nominal kecil adalah bentuk pengabaian terhadap pentingnya transparansi dana kampanye. "Kalau Rp 800 juta sampai Rp 105 miliar itu masih masuk akal. Tapi kalau Rp 1 juta itu menandakan memang dana kampanye masih sekadar basa-basi dan formalitas," ujar Ketua Perludem Titi Anggraeni kepada kumparan, Senin (29/4).

LADK merupakan tahap awal pelaporan dana kampanye sebelum laporan penerimaan sumbangan dana kampanye pada Januari 2019, dan ditutup oleh laporan akhir dana kampanye setelah Pemilu 2019 selesai.

Meski baru laporan awal, LADK dapat dijadikan tolak ukur bagaimana parpol mengelola pendanaan politiknya. "Untuk menggerakkan mesin partai secara koordinatif, terstruktur, dan sistematis, perlu diperlukan pendanaan yang baik. Bagaimana mungkin kerja pemenangan bisa optimal kalau kemudian sumber dana awalnya jauh dari gambaran kebutuhan realita pengeluaran," tambahnya.

Titi Anggraeni, Direktur Perludem (Foto: Dwi Herlambang Ade Putra/kumparan)

Pembiayaan politik, menurut Titi, sering menjadi pangkal masalah konflik kepentingan yang kelak bisa menjadi batu sandungan jalannya kekuasaan. Pembiayaan politik yang transparan bisa menjadi langkah awal untuk memastikan kualitas demokrasi. "Transparansi dana kampanye itu bukan hanya melihat berapa dananya, tetapi juga soal konflik kepentingan," kata Titi.

Oleh karenanya, publik punya hak untuk memelototi aliran dana yang digunakan untuk pasangan calon maupun partai politik. "Publik sebaiknya memonitor terus dana kampanye paslon dan partai karena ini gambaran komitmen mereka terhadap akuntabilitas dan anti-korupsi. Sangat disayangkan jika ini tidak nenjadi isu penting," pungkasnya.

Berikut besaran dana awal kampanye yang diterima parpol dan dilaporkan kepada KPU:

Perindo: Rp 1 juta

Partai Garuda: Rp 1 juta

Partai Hanura: Rp 13 juta

PAN: Rp 50 juta

Partai Berkarya: Rp 100 juta

PKPI: Rp 500 juta

PPP: Rp 510 juta

Partai Demokrat: Rp 839 juta

Partai NasDem: Rp 7 miliar

PKS: Rp 17 miliar

PKB: Rp 15 miliar

PBB: Rp 15 miliar

Partai Gerindra: Rp 73,5 miliar

PDIP: Rp 105 miliar

PSI: Rp 4.9 miliar

Sedangkan partai yang enggan menyebutkan besaran Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah Partai Golkar.