Perludem: Sanksi Pelanggar Protokol Tak Tegas, Partisipasi Pilkada Akan Rendah

Warga menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta. Foto: Nova Wahyudi/Antara Foto

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkapkan kedisplinan protokol kesehatan kini menjadi prasyarat tambahan dalam menjamin Pilkada 2020 berjalan aman dan sehat.

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menjelaskan, kompetisi yang adil dan demokratis di masa pandemi COVID-19 ini jangan sampai meminggirkan protokol corona dan sebaliknya.

"Jangan sampai bicara banyak protokol kesehatan, tapi aspek kompetisi jadi terpinggirkan. Politik uang terbiarkan, politisasi birokrasi dan bansos terbiarkan. Ini jadi sulit, rumit, berat karena kita harus kombinasikan pilkada sehat dengan protokol kesehatan, tapi juga pastikan kompetisi yang adil dan demokratis. Dua-duanya harus terpenuhi," jelas Titi dalam dalam diskusi virtual 'Pilkada Berkualitas Dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita', Rabu (30/9).

Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Sebab, Titi menilai, jika protokol kesehatan gagal dilakukan, maka taruhannya adalah nyawa manusia. Di sisi lain, jika pemerintah gagal menghadirkan kompetisi yang adil dan demokratis, maka kepemimpinan negara yang jadi pertaruhan.

Ia juga menilai perlu ada ketegasan dalam penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan. Apalagi, calon kepala daerah harusnya menjadi contoh bagi pemilihnya, sehingga mereka juga harus disiplin menjalankan aturan kesehatan.

"Persepsi pilkada aman dan sehat, serta ketegasan penegakan hukum atas protokol kesehatan, akan mempengaruhi partisipasi masyarakat pada hari pemungutan suara. Khususnya pemilih di perkotaan," tuturnya.

Menurut Titi, jika kepatuhan menjalankan protokol kesehatan tak dijalankan, begitu juga sanksi dan penegakan hukum bagi pelanggar tidak efektif, maka tak menutup kemungkinan menurunkan partisipasi pemilih di Pilkada 2020.

"Persepsi pemilih soal pilkada aman dan sehat akan mempengaruhi kualitas partisipasi. Kalau mereka lihat protokol kesehatan enggak dipatuhi, enggak ada penegakan hukum tegas, maka sulit harapkan partisipasi akan baik dalam proses pemilihan," tutup Titi.

Diskusi yang diikuti Titi ini turut dihadiri oleh Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Plh Ketua KPU Ilham Saputra, Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja, Ahli Epidemiologi Pandu Riono, Kabag Perundang-undangan Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Saydiman Marto, dan Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab.

=====

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona