Pernyataan Sikap Kampus Katolik: Minta Jokowi Junjung Etika dalam Bekerja

3 Februari 2024 19:40 WIB
·
waktu baca 3 menit
Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia membacakan pernyataan sikap terkait kondisi politik jelang Pemilu 2024, di Surabaya, Sabtu (3/2). Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia membacakan pernyataan sikap terkait kondisi politik jelang Pemilu 2024, di Surabaya, Sabtu (3/2). Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Para rektor atau ketua perguruan tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi politik jelang pemungutan suara Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
Pernyataan sikap itu dibacakan usai pertemuan Jaringan Pimpinan Perguruan Tinggi APTIK yang digelar di Ruang Widya Prajna Gedung Widya Mandala Hall, Komplek Kampus Pakuwon City Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Sabtu (3/2). Pertemuan dikoordinir oleh Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
Mereka menilai tatanan hukum dan demokrasi telah hilang di Indonesia jelang Pemilu 2024. Maka itu mereka perlu menyatakan sikap.
"Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia," ucap Sri saat membacakan pernyataan sikap APTIK, Sabtu (3/2).
Ada 6 poin dalam pernyataan sikap APTIK. Salah satunya meminta Presiden Jokowi bekerja dengan menjunjung etika.
Presiden Joko Widodo (kanan) membagikan kaus kepada warga saat bersilaturahmi dengan nasabah program Mekaar di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
"Presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme," ujarnya.
ADVERTISEMENT
"Serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya," tambahnya.
Ada 24 kampus katolik di seluruh Indonesia yang menyepakati pernyataan sikap ini. Berikut isi lengkap pernyataan sikap Rektor/Ketua Perguruan Tinggi APTIK:
PERNYATAAN SIKAP REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI ASOSIASI PERGURUAN TINGGI KATOLIK INDONESIA TENTANG DINAMIKA POLITIK MENJELANG PEMILU 2024
Kami para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) sangat resah dengan kondisi di tanah air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024.
Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia.
ADVERTISEMENT
Untuk itu kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil:
ADVERTISEMENT
Surabaya, 3 Februari 2024
Rektor/Ketua Perguruan Tinggi APTIK