Persiapan Pemilu 2024: Anggaran Kurang Rp 5 T; 15 Parpol Belum Daftar
·waktu baca 5 menit
PerbesarKPU terus melanjutkan proses pendaftaran bagi seluruh partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Hingga Selasa (9/8) otal ada 42 parpol yang telah memegang akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Berikut kumparan rangkum persiapan pemilu 2024:
Anggaran Pemilu di 2022 Kurang Rp 5 T
KPU memastikan mereka akan memaksimalkan penggunaan anggaran Pemilu di 2022 dengan bijak. Sebab, anggaran Pemilu di 2022 belum cair sepenuhnya.
"KPU memahami kondisi keuangan negara yang sedang membutuhkan di proyek strategis nasional lainnya. Sehingga KPU akan mengoptimalkan anggaran Pemilu 2024 pada Tahun 2022 yang telah dialokasikan walau belum maksimal sesuai usulan kebutuhan KPU," ujar anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dalam konferensi di kantor KPU RI, Senin (8/8).
Terkait anggaran Pemilu 2024, KPU telah menyampaikan kebutuhan pada gelaran pemilu di Tahun 2022 sebesar Rp 8.061.085.734.000. Dalam DIPA KPU Tahun 2022, telah teralokasi anggaran sebesar Rp 2.452.965.803.000.
Menurut Drajat, KPU hingga kini masih mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp 5.608.119.931.000.
"Sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-336/AG/AG.5/2022, tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp 1.245.036.027.000. Sehingga total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebesar Rp 3.698.001.830.000," ucap Drajat.
Update Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024: 5 Belum Lengkap, 15 Belum Daftar
Hingga Selasa (9/8), Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik mencatat total ada 42 parpol yang telah memegang akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).
Dari 42 parpol itu, Idham mengatakan masih ada 15 partai yang masih belum menyampaikan kapan rencana pendaftaran partai mereka ke KPU.
"Berdasarkan data yang ada di kami, ada 42 partai politik pemegang akun SIPOL. Jadi dengan demikian ada 15, ya. Ada 15 partai politik lagi yang belum mengkonfirmasi atau menyampaikan rencana pendaftaran mereka ke KPU," ujar Idham kepada wartawan, Selasa (9/8).
15 partai yang dimaksud yakni Partai Pandu Bangsa; Partai Pergerakan Kebangkitan Desa; Partai Berkarya; Partai Kedaulatan; Partai Republik; Partai Mahasiswa Indonesia; Partai Pelita; Partai Pemersatu Bangsa; Partai Rakyat; Partai Damai Sejahtera Pembaharuan; Partai Republik Satu; Partai Kedaulatan Rakyat; Partai Indonesia Bangkit Bersatu; Partai Masyumi; serta Partai Kongres.
Selain itu, Idham juga mencatat total ada 28 partai yang hingga saat ini telah mendaftar ke KPU. Dari 28 partai, 18 di antaranya sudah mendaftar sementara 9 lainnya baru terdaftar sebagai partai yang akan mendaftar.
Jadi dengan demikian dari awal hingga akhir sudah ada 28 partai politik, ya. Yang sudah mendaftar itu sebanyak 18, yang selanjutnya itu ada 9 partai politik [yang akan mendaftar]," ungkap Idham.
"Jadi selebihnya 15 partai politik lagi yang belum menyampaikan surat konfirmasi kepada kami," lanjut dia.
Oleh karena itu, Idham mendorong agar parpol yang belum mendaftar untuk dapat segera mendaftar ke KPU. Ia mengatakan pendaftaran lebih awal akan jauh lebih baik bagi partai dan memberikan waktu lebih pula bagi partai untuk melengkapi dokumen yang nantinya dinyatakan belum lengkap oleh KPU.
"Jadi sebelum 14 Agustus 2022 kami sarankan mereka untuk mendaftar lebih awal untuk memastikan apabila terdapat ketidaklengkapan untuk bisa diperbaiki. Tapi kalau daftar di akhir dan itu tidak lengkap maka selesai, kami akan tolak dan syarat partai politik itu diterima apabila dokumennya lengkap," kata Idham.
Cak Imin: PKB Berjuang Memperlancar Anggaran KPU, Bu Sri Mulyani Jangan Lupa
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau akrab disapa Cak Imin menyampaikan sambutan saat mendaftarkan partainya sebagai bakal calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/8).
Cak Imin sempat menyinggung masalah anggaran Pemilu 2024 yang hingga saat ini belum cair sepenuhnya.
Terkait anggaran Pemilu 2024, KPU telah menyampaikan kebutuhan pada gelaran pemilu di Tahun 2022 sebesar Rp 8.061.085.734.000. Dalam DIPA KPU Tahun 2022, telah teralokasi anggaran sebesar Rp 2.452.965.803.000.
Akan tetapi, KPU hingga kini masih mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp 5.608.119.931.000.
Cak Imin menegaskan, sikap Fraksi PKB di DPR jelas. Mereka akan terus berjuang agar anggaran Pemilu 2024 dapat segera dicairkan.
"Izin menyampaikan, Fraksi PkB akan berjuang terus supaya Menkeu dan pemerintah memperlancar anggaran KPU," kata Cak Imin.
"Jadi dengan anggaran lancar, maka semua proses Pemilu, pendaftaran pengesahan, insyaallah-insyallah lancar," lanjut dia.
Lebih lanjut, pria yang juga akrab disapa Gus Muhaimin ini mengingatkan agar Menkeu Sri Mulyani segera memproses pencarian anggaran KPU.
"Moga-moga semua tidak ada hambatan, sekali lagi Bu Sri Mulyani, jangan lupa," tutup dia.
AHY Siapkan Mesin Partai Jelang 2024
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengumpulkan jajaran pimpinan dan pengurus Partai Demokrat dari seluruh Indonesia di kawasan Puncak, Bogor, pada 5-7 Agustus 2022. Pertemuan ini bertajuk Leader’s Retreat Partai Demokrat.
Dalam konsolidasi ini, AHY menginstruksikan jajaran pimpinan partai khususnya 34 ketua DPD Partai Demokrat di tingkat provinsi, untuk menghidupkan mesin politik dan memperkuat sumber daya manusia Partai Demokrat.
"Pemilu 2024 sudah semakin dekat, konsolidasi internal sudah kita tuntaskan, dan kini saatnya kita melaju kencang menuju Pemilu 2024 dengan semangat baru dan tenaga baru. Mari kita semua fokus menatap ke depan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa meraih kemenangan di Pemilu 2024," kata AHY lewat keterangannya, Selasa (9/8).
AHY menegaskan, sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam pencapaian tujuan Partai Demokrat, sehingga perlu terus-menerus diperkuat di berbagai tingkatan.
Selagi melakukan kerja-kerja nyata dan bermanfaat untuk rakyat, lanjut AHY, para pimpinan dan ketua-ketua DPD Partai Demokrat harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia partai di daerahnya masing-masing.
"Tantangan ke depan akan semakin kompleks, dan kita harus menyiapkan kader-kader kita yang militan dan tangguh untuk menghadapi situasi yang begitu cepat berubah dan tidak pasti," ujar AHY.
"Jaring caleg-caleg yang potensial seluas-luasnya. Berikan kesempatan kepada para kader kita yang potensial di daerah pemilihannya masing-masing. Buka pula ruang seluas-luasnya untuk masyarakat yang ingin mengabdi untuk bangsa dan negara dengan menjadi caleg Partai Demokrat," imbuhnya.
AHY juga mengingatkan jajaran pimpinan pengurus Partai Demokrat di tingkat pusat dan para ketua DPD Partai Demokrat dari 34 provinsi, agar memegang teguh komitmen Partai Demokrat. Khususnya menyuarakan apa yang menjadi persoalan dan keluhan masyarakat.
"Demokrat harus selalu bersama dengan rakyat. Karena harapan rakyat, adalah perjuangan rakyat," pungkas dia.